Menanti Akhir Perjalanan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

BONEPOS.COM, JAKARTA - Panitia kerja (Panja) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama Panja pemerintah untuk Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), melaksanakan Diskusi Kelompok Terarah di Jakarta, Selasa (27/8/2019).

Panja pemerintah untuk RUU PKS; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dan Kementerian/Lembaga terkait.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI selaku Ketua Panja RUU PKS, Marwan Dasopang menjelaskan, Focus Group Discussion (FGD) digelar untuk menemukan frasa yang tepat digunakan pada judul, sistematika, dan definisi di dalam RUU PKS.

"Sehingga ada alternatif pilihan kata atau frasa bagi kami agar tidak melahirkan persepsi ganda seperti yang dikhawatirkan masyarakat,” sebut Marwan.

Meski masukan dari para ahli hukum yang dihadirkan belum memuaskan, namun FGD RUU PKS menjadi proses pengayaan bagi panja dalam mengambil keputusan dalam rapat panja nantinya.

"Kami akui, kami bukan ahli Bahasa atau ahli hukum, tapi wewenang kami sebagai anggota DPR RI adalah membuat undang-undang, jadi kami tentu butuh bantuan dan mendengar aspirasi dalam rangka penyelesaian RUU PKS,” papar Marwan.

"Keinginan saya tentu RUU PKS bisa segera disahkan. Saya dan teman-teman di Komisi VIII DPR RI masih optimis,” tambahnya.

Saat ini, RUU PKS telah memasuki tahap pembahasan di DPR RI. Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kemen PPPA, Vennetia R Danes yang turut hadir dalam FGD bilang, rapat Panja akan dilaksanakan kembali dan pihaknya siap menyelesaikan pembahasan.

"Ditargetkan 25 September 2019 sudah harus diketuk. Semua (peserta FGD) tadi juga setuju untuk itu. Kami pemerintah optimis, sangat optimis,” ucap Vennetia.

RUU PKS diharapkan dapat menjawab persoalan yuridis dan menjadi payung hukum yang mampu memberikan kejelasan dan kepastian hukum terkait kekerasan seksual pada perempuan dan anak.

Berdasarkan hal di atas, maka Pemerintah setuju dengan DPR RI yang mengusulkan RUU PKS sebagaimana disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise pada 11 September 2017 dalam penyampaian pendapat Pemerintah yang dalam hal ini adalah pandangan Presiden. (ril)