“Jatuhkan Rezim Jokowi”, Sri Bintang Pamungkas Dilaporkan

BONEPOS.COM, - Persaudaraan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) melaporkan aktivis Sri Bintang Pamungkas ke polisi lantaran menyampaikan ajakan untuk menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih di media sosial.

Sri Bintang menyatakan terdapat target lebih besar daripada sekadar menggagalkan pelantikan Jokowi-Ma'ruf.

"(Pelaporan) itu terlampau kecil, target kita bukan hanya Jokowi tapi rezim yang kita mau jatuhkan. Tidak hanya sekadar rezim tapi juga kita kembali ke UUD '45 asli, mencabut mandat Jokowi, membentuk pemerintah baru. Itu target kita," kata Sri Bintang saat ditemui di Jalan Guntur 49, Jakarta, Jum'at (6/9).

Sri Bintang menganggap semua pernyataan yang diutarakannya selama ini merupakan bentuk kebebasan berpendapat. Adapun cara-cara untuk menggagalkan pelantikan Jokowi yang diklaimnya sedang dipikirkan merupakan kebebasan berekspresi yang dijamin oleh Undang-undang.

"Tetapi itu kan suatu usaha, satu penyampaian pendapat, dan kami berusaha mewujudkan itu. Bahwa kemudian hasilnya apa kita tidak tahu persis; butuh waktu," ujar dia.

Sri Bintang dilaporkan ke Polda Metro Jaya lantaran menyampaikan ajakan untuk menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih di media sosial.

"PITI keberatan atas pernyataan video yang beredar di Youtube di mana bahwa Sri Bintang Pamungkas mengajak rakyat Indonesia untuk menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden Jokowi-[Ma'ruf Amin] pada tanggal 20 Oktober 2019," kata Ketua Umum PITI Ipong Hambing Putra di Polda Metro Jaya, Rabu 4 September 2019.

Menurut Ipong, pernyataan Sri Bintang itu pertama kali ia ketahui dari video di Youtube pada 31 Agustus lalu. Dalam laporan tersebut, Ipong turut menyertakan barang bukti berupa video yang diambil dari sebuah akun Youtube.

Laporan itu diterima dengan nomor LP TBL/5572/IX/2019/PMJ/Dit. Reskrimsus dengan terlapor Sri Bintang Pamungkas.

Pasal yang dilaporkan yakni Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atau Pasal 160 KUHP.