Ini Alasan Penting Kelompok Anak Perlu Dilibatkan Membangun Bangsa Indonesia

BONEPOS.COM, BALI - Upaya mewujudkan kesejahteraan anak di Tanah Air, terus digalakkan pemerintah Republik Indonesia. Tantangan perlindungan anak dalam pembangunan, juga sangat beragam.

Berdasarkan data Bappenas dan UNICEF Tahun 2017 menunjukkan 14 persen anak hidup di bawah garis kemiskinan, dan 33,7 persen anak belum dapat menunjukkan akta kelahiran (Susenas, 2016).

Bukan hanya itu, unsur partisipasi anak juga masih sangat rendah yakni 51,29 berdasarkan Indeks Komposit Kesejahteraan Anak, 2016, sehingga ikut menyumbang angka kesejahteraan anak yang belum maksimal.

Salah satu faktor keberhasilan pembangunan adalah kebermanfaatan yang dirasakan masyarakat termasuk kelompok anak. Tidak hanya sebagai penikmat manfaat pembangunan, anak juga perlu terlibat dalam perencanaan. Hal ini disampaikan Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebuayaan Kementerian PPN/Bappenas, Subandi Sardjoko saat menjadi pemateri pada kegiatan Bimbingan Teknis Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan (PAPP) di Provinsi Bali, Sabtu (14/9/2019).

“Pada waktu membuat design perencanaan pembangunan, suara anak juga harus ada. Dalam konteks perencanaan, sebagai motor penggerak adalah pemerintah. Tapi belum tentu yang dilakukan pemerintah itu betul, sudah sesuai nggak sih dengan kebutuhan anak. Sehingga penting suara anak juga didengarkan,” ucap Subandi.

Senada hal itu disampaikan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Kata Pribudiarta, anak-anak sangat bisa untuk dilibatkan dalam mengemukakan pandangannya dalam perencanaan pembangunan di daerahnya.

“Perencanaan pembangunan nasional itu disusun dari tingkat desa, sampai ke tingkat kabupaten, provinsi, baru ke tingkat nasional. Forum anak bisa masuk sebenarnya di situ, melalui forum-forum di tingkat desa," jelas Pribudiarta.

Pribudiarta menambahkan, partisipasi anak merupakan salah satu prinsip dasar pelaksanaan Konvensi Hak Anak dan keterwakilan anak dalam perencanaan pembangunan merupakan bentuk pemenuhan hak partisipasi anak.

“Dalam pemenuhan hak anak dari 27 indikator isu yang paling penting menurut saya adalah isu partisipasi anak. Coba kita bayangkan pada satu keluarga dimana partisipasi anak ada di dalam keluarga itu, saya pikir keluarga itu akan jadi keluarga yang kuat, keluarga yang harmoni,” tutur Pribudiarta. (ril)