DPRD Terima 10 Ranperda Pemkab Sinjai, Terkait Apa Saja Ya

BONEPOS.COM, SINJAI - Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sinjai dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor DPRD Sinjai, Tanassang, Rabu (18/9/2019).

Gelaran ini dalam rangka penyerahan kembali Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2019, sekaligus dirangkaikan dengan penyampaian 10 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dari Pemerintah Daerah Sinjai kepada DPRD Kabupaten Sinjai.

10 Ranperda yang disampaikan, yaitu Ranperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, Pengelolaan Zakat, Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan dan Pemukiman Kumuh, Jaminan Kesehatan Daerah Plus, Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan.

Bukan itu saja, Ranperda terkait Perubahan Ketiga Atas Perda No. 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Perubahan Atas Peraturan Daerah No.5 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum, dan Ranperda tentang Pendirian Perusahaan Daerah.

Bupati Sinjai, Andi Seto Gadhista Asapa mengatakan, penyerahan kembali Ranperda terkait Perubahan APBD Tahun 2019 adalah merupakan hasil kerja sama optimal antara Pemerintah Kabupaten Sinjai dengan DPRD Sinjai.

Seto meminta Kepala OPD beserta jajaran untuk segera menyiapkan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran. Karena hal itu menjadi dasar pelaksanaan kegiatan di Tahun anggaran 2019.

“Kita semua menginginkan agar tidak satupun program dan kegiatan yang telah direncanakan, menyimpang dari koridor ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," jelas Seto.

"Bila terdapat kemungkinan masalah, diminta untuk segera dikomunikasikan dan dikonsultasikan secara terbuka kepada Pimpinan sehingga bisa dicari dan ditemukan solusi terbaiknya," sambungnya.

Seto menambahkan, kesiapan Dewan membahas 10 Ranperda tersebut, nantinya akan diperoleh masukan, kritik, dan saran penyempurnaan yang tidak hanya memberi legitimasi.

Hal itu sebagai salah satu dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah, tetapi juga menumbuhkan rasa adil di tengah masyarakat, mengatur hak dan kewajiban masyarakat, memberikan perlindungan terhadap hak warga, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sinjai. (ril)