PT Muhammadiyah Tegas Tolak Revisi Undang-undang KPK, Ini Penegasannya

BONEPOS.COM, SINJAI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sinjai menerima rombongan Koalisi Mahasiswa Muhammadiyah (KMM) Sinjai di Ruang Rapat DPRD Sinjai, Kamis (19/9/2019).

KMM terdiri dari tiga perguruan tinggi (PT) Muhammadiyah, antara lain STISIP, STIP, dan IAIM. Penyampaian aspirasi tersebut terkait revisi Undang-undang KPK.

Rombongan diterima Wakil Ketua I DPRD Jamaluddin didampingi Abd. Salam Dg. Bali, Ibrahim, Mappahakkang, Saleng, Muh. Takdir, Nurbaya Toppo, serta Kusmawati.

Ketua umum Pimpinan Cabang, Syahril menyatakan, sikap menuntut agar DPRD Sinjai dapat menyampaikan suara aspirasi ke DPR RI agar menolak revisi Undang-undang KPK. Pasalnya, pengesahan revisi Undang-undang KPK dinilai dapat melemahkan pergerakan KPK.

"Ketika pengesahan revisi Undang-undang KPK terjadi, maka pergerakan KPK yang sebagai lembaga independen dalam pemberantasan korupsi menjadi lemah, artinya KPK yang sebelumnya sebagai lembaga independen sudah tak independen lagi," ujar Syahril.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua I DPRD Sinjai, Jamaluddin memberikan apresiasi kepada KMM Sinjai karena ikut berperan sebagai pejuang bangsa.

"Sebagai pejuang bangsa, kami berikan apresiasi kepada KMM yang dimana apresiasi yang dibawakan adalah demi kepentingan kita bersama, kepentingan bangsa, terutama bagaimana penegakan hukum di Indonesia," sebutnya.

"Apa yang menjadi tuntutan adik-adik ini, kita terima dengan baik dan secara lembaga Insyaa Allah akan kita sampaikan ke Ketua DPRD dan selanjutnya kita akan lakukan langkah-langkah yaitu melakukan rapat kerja guna menindaklanjuti apa yang menjadi harapan adik-adik mahasiswa," sambungnya. (ril)