JK Bahas Jaminan Kesehatan Universal di Markas PBB

BONEPOS.COM, NEW YORK - Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK) hadir pada pertemuan High Level Meeting on Universal Health Coverage yang bertajuk " Universal Health Coverage: Moving Together to Build a Healthier Word" di Trusteeship Chamber & Ecosoc Chamber, Markas Besar PBB, Senin (23/9/2019).

Pada pertemuan tersebut, orang nomor dua di Republik Indonesia memaparkan 3 poin penting terkait jaminan kesehatan universal di Tanah Air.

Program demikian diluncurkan pada tahun 2014. Skema jaminan kesehatan nasional ini menyediakan paket layanan kesehatan secara luas. Melingkupi pencegahan, penyembuhan, dan rehabilitasi.

Kondisi tersebut menggambarkan Indonesia telah melangkah maju dalam merancang dan menerapkan sistem Jaminan Kesehatan Universal. Hal tersebut tidak lepas dari kebutuhan dasar.

Pada kesempatan tersebut, Wapres JK didampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dan Menteri Kesehatan Nila Moeloek menyampaikan, jaminan kesehatan didukung 25 ribu penyedia layanan kesehatan yang melindungi lebih dari 223 juta orang. 96 juta menerima subsidi mencakup 83,9 persen dari total penduduk Indonesia.

"Ini merupakan skema single-payer terbesar di dunia," sebut JK.

Menurut JK, hingga tahun 2019, Pemerintah Indonesia menargetkan semua pekerja termasuk pekerja wiraswasta mendaftarkan diri pada skema jaminan kesehatan ini.

Namun demikian, Wapres JK mengakui masih terdapat tantangan yang cukup besar dalam menerapkan skema ini, termasuk dalam hal kapasitas fiskal, kesiapan dari sisi penyedia dan sektor farmasi

"Berdasarkan pengalaman Indonesia, saya ingin sampaikan tiga poin penting untuk memastikan suksesnya jaminan kesehatan universal," katanya.

Pertama, kata Wapres JK, harus ada upaya bersama dari seluruh pemangku kepentingan. Kedua, perlu merangkul seluruh segmen masyarakat untuk memastikan cakupan universal. Ketiga, jaminan kesehatan universal harus memprioritaskan langkah promotif dan pencegahan.

Hal ini berpotensi mengurangi beban keuangan yang dihadapi skema jaminan kesehatan nasional.

"Saya berharap pertemuan ini dapat menghasilkan rekomendasi yang pragmatis dan konkret untuk mewujudkan jaminan kesehatan universal," kuncinya. (ril)