Legislator PAN Sebut Pengangkatan Sekwan Bone Diduga Langgar Undang-undang

BONEPOS.COM, BONE - Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris DPRD Kabupaten Bone, menuai polemik. Sejumlah kalangan menyayangkan hal tersebut terjadi tanpa melibatkan pihak wakil rakyat. Jalankan sesuai aturan yang berlaku.

Wakil Ketua DPRD yang diusulkan Partai PAN Andi Wahyudi Taqwa (AWT) mengatakan, kondisi tersebut perlu dipahami dengan bijak. Ada dua hal yang berbeda dan diduga tidak memenuhi prosedural formil bahkan mengarah inkonstitusional.

"Pertama, pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris DPRD Kabupaten Bone yang dilaksanakan tidak sesuai mekanisme perundang-undangan yang tertuang dalam Undang-undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 205 Ayat 2 dimana bunyi pasal tersebut menekankan pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris DPRD berdasarkan persetujuan Pimpinan DPRD dan di Penjelasan Pasal tersebut dipertegas bahwa bupati/walikota dalam hal pengangkatan Sekretaris DPRD mengusulkan 3 nama kepada Pimpinan DPRD," jelas Wahyudi, Sabtu (5/10/2019).

Tidak sampai disitu, kedua kata Wahyudi, persetujuan Pimpinan Sementara DPRD juga cacat prosedural dan mengarah pada pelanggaran kode etik selaku pimpinan sementara.

"Hal ini terjadi karena di dalam tatib DPRD nomor 2 tahun 2018 pasal 200 ayat 2 disitu ditekankan bahwa pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris DPRD atas persetujuan pimpinan dan fraksi," sambungnya.

Terkait adanya wacananya hak interpelasi yang bakal bergulir di DPRD, kata AWT, hal itu bisa saja terjadi. Lantaran, interpelasi memang sudah menjadi hak anggota DPRD.

"Karena apabila dicermati dari aturan yang ada memungkinkan dilakukan hal tersebut dilihat dari peraturan yang diduga dilanggar mulai Undang-undang sampai ke PP," tegasnya.

Apa yang disampaikan AWT ini, menurutnya semata-mata demi roda pemerintahan yang sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.

"Kami tidak mau daerah yang kita cintai ini bernasib sama dengan apa yang terjadi di daerah lain. Pejabat sudah dilantik tapi dikembalikan ke jabatannya semula. Karena KASN menganggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak memenuhi prosedural formil. Tentu kalau hal tersebut terjadi, akan jadi preseden buruk bagi Pemda sendiri," papar Wahyudi.

Wahyudi menyarankan, BKPSDM dan bidang hukum Pemkab Bone untuk segera mengkomunikasikan hal ini ke pemerintah pusat. Khususnya bagian teknis yang membidangi.

"Kalau memang pusat memberikan izin, silahkan. Tetapi, jangan sampai di tengah kinerja, ternyata apa yang dilakukan Pemkab Bone ini justru dinilai melanggar. Tentu akan berdampak pada roda kerja di DPRD. Terlebih peran Sekretaris DPRD tidak mudah. Saya memberikan pandangan, karena dasarnya jelas," akunya. (ril)