Ini Kendala 107 Pemda Belum Penandatangan NPHD Dengan Bawaslu

BONEPOS.COM, JAKARTA - Jumlah Pemda yang belum melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Bawaslu, terbilang masih tinggi.

Baru ada 163 dari 270 Pemerintah Daerah yang sudah melakukan penandatangan NPHD.

“Perlu kami sampaikan terkait dengan ada 163 daerah yang sudah (NPHD) dan 107 yang masih proses," jelas Ketua Bawaslu RI, Abhan pada Rakor Evaluasi Pendanaan Pilkada tahun 2020 di Sasana Bhakti Praja, Gedung C lt.3 Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (07/10/2019).

Kata Abhan, kendala yang dihadapi Pemda hingga kini yang belum menandatangani NPHD dengan Bawaslu, lantaran belum ada kesepakatan besaran anggaran Pilkada serta terbentur standar biaya program.

“Ada karena terbentur standar biaya program, padahal standar yang dibuat adalah standar yang sudah layak dan standar maksimal, yakni standar dari Kemendagri dan Kemenkeu. Juga dikarenakan belum ada kesepakatan besaran anggaran Pilkada,” tambahnya.

Pada acara tersebut dihadiri sekitar 600 orang peserta, terdiri dari Sekda Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kepala Badan Pengelolaan Asset dan Keuangan Daerah (BPAKD) Provinsi dan Kabupaten/Kota yang akan menghelat Pilkada Tahun 2020. (ril)