Resmi Tersangka, Ini Peran Istri Wabup Bone di Kasus Korupsi Dana PAUD

BONEPOS.COM - AS enggeledahan dilakukan Tim Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) terhadap Rumah Jabatan (Rujab) Wakil Bupati Bone Ambo Dalle, Rabu siang (18/09/2019).

BONEPOS.COM, MAKASSAR - Penyidik Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan resmi menetapkan 4 (empat) orang tersangka dalam kasus Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik BOP Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan anggaran bersumber dari APBN tahun 2017 dan tahun 2018.

Keempat orang yang ditetapkan tersangka masing-masing adalah, ER (istri Wakil Bupati Bone-red) selaku Kepala Bidang PAUD dan Dikmas Disdik Kabupaten Bone, SR selaku Kasi Paud, MS selaku pengawas TK dan IK selaku staf PAUD.

Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Dicky Sondani yang dikonfirmasi mengatakan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik Tipikor Polda melakukan gelar perkara terkait kasus tersebut di Mapolda Sulsel, Senin 7 Oktober 2019.

"Hasil gelar perkara ada empat tersangka yakni Kabid Paud, Kasi Paud, Pegawai Paud, dan MS. Berdasarkan hasil audit BPKP bahwa dalam kasus ini ditemukan kerugian negara sebesar Rp 4.916.305.000,-" kata Dicky kepada Bonepos.com.

Adapun peran ER dalam kasus ini lanjut Dicky, bertindak selaku Kepala Bidang PAUD dan DIKMAS tidak melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam juknis Permendikbud Nomor 4 Tahun 2017 dan Permendikbud Nomor 2 Tahun 2018.

Selain itu, ER juga bertindak selaku Ketua Tim Managemen DAK Non Fisik BOP PAUD Kabupaten Bone, yang bertugas untuk memverifikasi data dapodik sampai dengan verifikasi hasil pelaksanaan pengadaan langsung dan swakelola dana BOP PAUD.

"Sebagai TIM Monitoring, Evaluasi dan Supervisi ia juga telah menerima pembayaran honor sebesar kurang lebih Rp. 40.000.000,- pada tahun 2017 dan kurang lebih Rp. 40.000.000,- pada tahun 2018," ungkap Dicky.

Kemudian khusus untuk tahun 2017 ER juga selaku PPTK pada Kegiatan Pengadaan Alat peraga/praktek dan Buku Siswa TK dengan metode pengadaan langsung, namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pepres tentang pengadaan barang dan jasa.

"Atas perbuatannya, tersangka melanggar Pasal 2 dan atau Pasal 3 UU TPK Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah menjadi UU TPK Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 KUHP," tegasnya. (ril).

Penulis:Herman