KPI Harus Hidup, Begini Seruan Kapuspen Kemendagri

BONEPOS COM, BOGOR - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) harus hidup di masyarakat, layaknya pers yang berperan sebagai pilar ke empat demokrasi. Hal ini diserukan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar.

“KPI harus kuat. Kita tahu ini pilar demokrasi, kalau ini (KPI) sampai mati maka ada ruang kosong peradaban demokrasi dan ada kematian demokrasi dari sisi pengawasan penyiaran,” jelas Bahtiar pada Rapat Pimpinan KPI Tahun 2019 di The Alana Hotel dan Conference Center Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (9/10/2019).

Pria yang juga menjabat sebagai Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum menilai, kehadiran KPI sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lantaran, tak hanya mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran. Dikarenakan kehadiran KPI juga bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran, baik sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat.

“KPI ini produk reformasi, itu pertanda bahwa KPI lembaga yang memang penting kita butuhkan untuk menjaga kelangsungan peradaban demokrasi negara ini," tutur Bahtiar.

“KPI dari sisi Undang-Undangnya diatur sendiri, yakni UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, ini tidak nyambung dengan UU Pemda. Di Undang-undang penyiaran, KPI merupakan lembaga yang mandiri dan bukan urusan didesentralisasikan ke daerah, tetapi mohon maaf tiba-tiba dalam UU menyebut bahwa KPI di daerah dibiayai APBD, ini tidak sinkron, karena aturannya di daerah hanya dapat menganggarkan sesuatu yang menjadi urusannya, kecuali ketentuan lain yang diatur perundang-undangan,” tambahnya.

Sebagai bentuk dukungan, Kemendagri melakuan evaluasi terhadap rancangan APBD dengan memastikan dana hibah daerah untuk KPI tercantum di dalamnya selama KPID telah membuat proposal pengajuan Hibah.

“APBD Provinsi akan dievaluasi Kemendagri, jadi kami pastikan sepanjang teman-teman sudah ada proposalnya nanti kita evaluasi, kalau tidak kasih hibah ke KPID pasti akan dievaluasi, karena hal tersebut sudah diatur dalam Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 ttg pedoman penyusunan APBD tahun 2020," kuncinya. (ril)