Plt Dirjen Pemerintahan Umum Dorong Pemda Miliki Jubir, Begini Syaratnya

BONEPOS.COM, DENPASAR - Pejabat kehumasan provinsi di Seluruh Indonesia agar memperkuat organisasi dan tata kelola kehumasan. Hal ini diserukan Kepala Pusat Penerangan yang juga Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum pada Rapat Koordinasi Nasional Pejabat Kehumasan Provinsi Seluruh Indonesia di Denpasar, Bali, Sabtu (12/10/2019).

“Organisasi yang diperkuat menjadi kunci untuk humas yang peka terhadap lingkungan. Bukan hanya itu, teknologi, SDM dan tata kelolanya juga harus diperkuat untuk bisa menjawab tantangan,” jelas Bahtiar.

Menurut Bahtiar, di dunia yang serba dinamis ini, diperlukan kesiapan organisasi Humas yang mapan. Hal itu untuk dapat menjawab tantangan zaman yang penuh kejutan dan memasuki era lompatan informasi yang juga menjadi bagian dari ancaman negara.

Dengan perubahan dinamika dunia dan tantangan di era ini, Bahtiar meminta adanya kepaduan dalam pengelolaan informasi di Pemda. Sehingga ia juga mendorong agar setiap Pemda memiliki juru bicara.

“Saya mendorong tetap harus ada juru bicara di setiap Pemda. Posisi jubir (juru bicara) ini sangat strategis sehingga bukan hanya jago ngomong tapi harus mampu menganalisis keadaan. Karena seringkali pimpinan dan aparat di daerah langsung memberi informasi kepada media tanpa difilter maka seringkali kehilangan substansi, seolah berlomba-lomba pidato dan bicara sehingga tidak ada pengendalian informasi publik di daerah, untuk itu diperlukan jubir,” terangnya.

Penunjukan juru bicara di lingkungan Pemda juga didukung dengan dikeluarkannya Surat Edaran nomor 480/3502/SJ kepada Gubernur dan 480/3503/SJ tanggal 6 Mei 2019 kepada Bupati/Walikota tentang Penunjukan Juru Bicara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Sementara itu, Kepala Bidang Humas Kementerian Dalam Negeri, Aang Witarsa Rofik berujar, peserta rakor diikuti oleh 34 pejabat kehumasan di seluruh Provinsi di Indonesia sebagai ajang silaturahmi dan konsolidasi dan sinergi di bidang kehumasan. (ril)