Permendagri Baru, Kemendagri Warning Pemda

BONEPOS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mempercepat implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Hal itu berkenaan dikeluarkannya Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, sekaligus mencabut Permendagri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

“Hal yang perlu diperhatikan pada seluruh daerah, baik itu Provinsi, Kabuaten/Kota menyiapkan langkah-langkah mendorong percepatan impelementasi Permendagri yang telah diterbitkan (SIPD),” jelas Tjahjo di Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Tjahjo meminta kepala daerah segera menyesuaikan untuk menggunakan SIPD sesuai Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 secara tepat waktu sebagai dukungan perencanaan pembangunan berbasis elektronik.

Tjahjo juga menyampaikan, dalam hal ini Kemendagri terus mendorong pembangunan di daerah. Selain melakukan launching Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang terintegrasi antara informasi keuangan daerah, Kemendagri juga melakukan sinkronisasi dan harmonisasi rencana pembangunan dan keungan daerah yang menjadi acuan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan di daerah.

SIPD merupakan sistem informasi yang memuat sistem perencanaan pembangunan daerah dan sistem keuangan daerah, serta sistem pemerintahan daerah yang lain, termasuk sistem pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. (ril)