2020, Perangkat Desa Di Sinjai Terima Tunjangan Setara Gaji PNS

BONEPOS.COM, SINJAI - Kabar gembira bagi Perangkat desa di Kabupaten Sinjai. Mulai Tahun 2020, akan mendapatkan penghasilan tetap dari pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sinjai, Yuhadi Samad saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (21/10/2019).

"Terkait dengan penghasilan tetap untuk perangkat desa memang ada penyesuaian sesuai aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 43 Tahun 2014 khususnya di pasal 81 dan 100 terkait penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa," ujar Yuhadi.

Dengan demikian, lanjut Yuhadi, berdasarkan peraturan pemerintah tersebut otomatis pemerintah daerah Kabupaten Sinjai harus menyesuaikan peraturan Bupati yang telah dibuat sebelumnya, Perbup nomor 2 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan desa.

"Ini yang harus di sesuaikan tentang peraturan, artinya bahwa hasil rakornis kemarin di Jakarta sangat diharapkan pemerintah kabupaten untuk segera menyesuaikan dengan ketentuan yang dikeluarkan pemerintah melalui PP Nomor 11 Tahun 2019 ini," tuturnya.

Kata Yuhadi, melihat penghasilan tetap dari perangkat desa selama ini berdasarkan aturan terbaru. "Sebenarnya kepala desa dengan sekdes sudah memenuhi ketentuan tentang penghasilan tetap dengan peraturan pemerintah tersebut. Tetapi kami di PMD sebagai lembaga teknis akan melakukan audiens dengan Bapak Bupati Sinjai dan bermohon terkait revisi Perbup nomor 2 tahun 2019 serta sekaligus membahas hal ini ke bagian hukum sekretariat daerah," sambungnya.

Diketahui berdasarkan hasil Rakornis di kementerian, peraturan pemerintah ini tidak boleh tidak, dalam artian pada tahun 2020 harus mengikuti ketentuan yang ada. Makanya, pihaknya akan menghitung penganggaran atau dana yang dikelola di desa (ADD), karena sudah memenuhi ketentuan persyaratan sebanyak 10 persen.

"Dengan peningkatan penghasilan tetap perangkat desa ini tentunya harus berbanding lurus dengan kinerja mereka, kita akan membuat pasal tambahan yang mengatur kinerjanya, khsusnya untuk jabatan kadus," kuncinya. (air/ril)