KPK Kumpulkan Humas Pemda se-Sulsel, Ini Tujuannya

BONEPOS.COM, MAKASSAR -Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Biro Humas dan Protokol bekerjasama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) helat Workshop Humas di hotel Makassar, Senin (21/10/2019).

Kepala Biro Humas dan Protokol Provonsi Sulsel Devo Khaddafi mengatakan, kegiatan ini dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Gelaran ini berjalan selama tiga hari, 21 hingga 23 Oktober 2019.

Devo melaporkan, kegiatan ini kerjasama dengan KPK RI dan Humas. Peserta yang datang merupakan humas kabupaten/kota sebanyak 48 orang, dari OPD Pemprov Sulsel sebanyak 52 orang. Sehingga secara keseluruhan berjumlah 100 orang, yang terdiri dari penulis berita dan pengelola media sosial.

Asisten I Pemprov Sulsel, Andi Aslam Patonangi yang membuka acara bilang, tugas Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK sangat penting dalam menciptakan pemerintahan bertata kelola baik, berintegrasi, dan lebih bersih.

"Tugas ini juga melibatkan lintas komponen, semua unit kerja harus terlibat," ujar Aslan.

Humas dikatakan, berperan dalam menyampaikan apa yang telah dilakukan oleh pimpinan, pemerintah Daerah demikian juga aktivitas kegiatan KPK bersama dengan pemerintah daerah.

Sementara itu, Koordinator Wilayah VIII (Sulselbar) Supervisi dan Pencegahan Korupsi KPK RI, Dwi Aprilia Linda berujar, hadirnya kegiatan ini awal kebutuhan dari Korsupgah KPK di Sulsel dimana ketika ke Daerah, berita yang keluar ke publik pertama kali bukan berita resmi dari pemerintah tetapi dari perusahaan media.

"Rasanya berita yang keluar bukan dari pemerintah itu sendiri, kami sudah berulang kali, bahkan berulang kami tuliskan dalam surat, harap pemerintah daerah menyiapkan siaran pers untuk mendukung pelaksanaan kegiatan," tuturnya.

Dwi Aprilia menekankan bahwa humas adalah corong pemerintah daerah. Humas juga harus aktif menghimpun informasi dari unit lain dan disampaikan kepada masyarakat. (ril)