Soal BPHTB, KPK: Tidak Menggunakan ZNT, Melainkan NJOP

BONEPOS.COM, MAKASSAR -Pemerintah Kota Makassar gelar rapat koordinasi lingkup jajaran Pemerintah Kota Makassar di Ruang Rapat Wali Kota Lantai ll, Kamis (24/10/2019).

Rapat tersebut guna menindaklanjuti surat edaran Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 555.3/7334/Itprov, tanggal 7 Oktober 2019 perihal Koordinasi Pengawasan dan Sinergitas Pemberantasan Korupsi Tingkat Sulawesi Selatan.

Deputi Pencegahan KPK RI, Pahala Nainggolan menjelaskan, ada beberapa poin penting yang dibahas pada pertemuan tersebut. Poin pertama membahas pengenaan BPHTB yang dikeluhkan real estate Indonesia atas dasar Zona Nilai Tanah (ZNT).

Pihaknya bersepakat bukan itu regulasi yang dipakai atau harga transaksi yang paling tinggi melainkan berdasarkan undang-undang yang ada yakni NJOP.

"Kita sepakat dengan Pak wali untuk tidak menggunakan ZNT sebagai patokan harga tapi digunakan sebagai rujukan, nanti Pak wali membuat pedomannya," ujar Pahala Nainggolan.

Begitupun pembahasan poin kedua terkait dengan pengadaan barang, Pahala menyebutkan, praktik pengadaan barang di Makassar masih relatif baik.

"Semakin banyak kebutuhan masing-masing dinas sebaiknya digabung sekali ditender. Selain lebih cepat prosesnya juga pasti akan lebih murah. Demikian juga dengan penunjukan langsung untuk di bawah Rp200 juta," tuturnya.

Demikian pula pembahasan soal sertifikasi, kata Pahala Nainggolan, saat ini masih ada 960 bidang di Pemkot Makassar dan 20 persen selesai sertifikasinya.

"Sisanya kita akan tingkatkan tetapi kita lihat kecepatan sertifikasinya, setahun itu cuma enam puluh delapan realisasinya, bahkan baru tiga puluh dua, Pak Wali dan KPK segera menyelesaikankanya," sebut Pahala.

Ia melanjutkan, pelayanan PTSP sudah sangat memadai kalaupun ada yang ingin dibenahi tinggal perizinan yang mempunyai proses yang panjang.

Pahala berharap dengan adanya koordinasi ini Pemkot Makassar bisa menjadi percontohan bagi daerah lainnya di Indonesia.

"Saat ini, belum ada data base daerah yang terpadu. Kita ingin Pemkot menjadi percontohan bagi daerah lainnya di Indonesia," harapnya. (ril)