Izin Keluar Negeri di Makassar Diperketat, Ini Seruan Pj Walikota

BONEPOS.COM, MAKASSAR - Maraknya tawaran bekerja di luar negeri dengan iming-iming pendapatan besar, mengambil perhatian warga. Tak terkecuali warga Kota Makassar.

Berbekal mimpi dan harapan, warga nekat mengadu nasib di negeri orang, sekalipun melalui proses dan jalur non prosedural. Akibatnya bisa berakhir penyiksaan maupun penelantaran.

Berbagai persoalan yang kerap muncul mengenai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ini, menjadi topik pembahasan dalam Rapat Koordinasi Kerja Sama Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi dengan organisasi internasional dalam penanganan Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural (PMI-NP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) bersama Pemerintah Kota Makassar, di Ruang Rapat Sipakatau, Balai Kota Makassar, Kamis (31/10/2019).

Direktur Lalu Lintas Keimigrasian Cucu Koswala dalam pemaparannya menyampaikan, pemberian izin untuk melancong ke luar negeri, semakin diperketat.

"Saat ini, kami berlakukan regulasi yang lebih selektif dalam pemberian izin untuk keluar negeri, mengingat grafik penyiksaan TKI yang makin naik. Izin keluar juga akan bisa terbit jika melampirkan beberapa dokumen seperti copian tiket pulang-pergi, dan identitas yang akan berangkat," jelasnya di hadapan peserta.

Selain itu, ditambahkan banyak modus terkait kepergian umroh maupun travelling yang kadang disalahgunakan warga membuat pihak imigrasi makin berhati-hati dalam memberikan izin. Olehnya itu, paspor harus selalu digenggaman warga sebagai identitas daerah asal.

"Jika tidak ingin berurusan dengan pihak berwajib di sana. Sekali lagi ini bukan untuk melarang bekerja ke luar negeri, melainkan harus mengikuti prosedur yang ada agar menghindari hal yang tidak diinginkan," sambungnya.

Pj Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb menjelaskan, perlunya pembekalan skill untuk warga yang ingin bekerja ke luar negeri, serta pembelajaran bahasa agar memudahkan komunikasi saat bekerja.

"Ini yang harus menjadi perhatian kita bersama untuk memberikan pengetahuan kepada warga agar saat menjalankan pekerjaannya tidak mengalami hambatan," papar Iqbal. (ril)