Banyak Kasus Mandek, ACC Sorot Kinerja Ditreskrimsus Polda Sulsel

BONEPOS.COM - ISTIMEWA Direktur Badan Pekerja ACC Sulawesi, Abd Kadir Wokanubun

BONEPOS.COM, MAKASSAR - Anti Corruption Committee (ACC), Sulawesi, menyoroti kinerja Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel dalam menuntaskan kasus dugaan korupsi, terlebih lagi adanya pergantian pucuk pimpinan di Ditreskrimsus Polda.

Diketahui, Kombes Yudhiawan yang sebelumnya menjabat sebagai Ditreskrimsus sejak 2016 digantikan oleh Kombes Augustinus Berlianto P. Kombes Yudhiawan sendiri menduduki jabatan barunya sebagai Kapolrestabes Makassar.

Direktur Badan Pekerja ACC Sulawesi, Abd Kadir Wokanubun mengatakan, sejauh ini masih banyak kasus-kasus korupsi yang mandek di Polda Sulsel yang belum terselesaikan oleh pejabat Dirkrimsus yang lama.

"Ada beberapa kasus mandek, Untuk itu, kami berharap pejabat Dirkrimsus yan baru bisa menuntaskan kasus-kasus korupsi mandek yang ditinggalkan Direskrimsus yang lama," kata Kadir kepada Bonepos.com, Selasa (12/11/2019).

ACC melansir setidaknya ada beberapa kasus mandek di Polda Sulsel, diantaranya, kasus dugaan proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 40 miliar di Kota Parepare, Dugaan kasus korupsi pembebasan lahan Bandara Mangkendek, Tana Toraja yang ditangani Polda sejak tahun 2012 lalu.

Tidak hanya itu, ada juga kasus dugaan korupsi pengadaan 1.000 unit kandang ayam di Kota Palopo, dugaan korupsi pembangunan tiga pasar rakyat di Kabupaten Jeneponto dan kasus pengadaan alat peraga Imtaq di Kabupaten Gowa serta kasus dugaan korupsi proyek renovasi Stadion Mini Kabupaten Bulukumba.

Sementara itu, Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Mas Guntur Laupe, usai pelantikan pajabat lingkup Polda Sulsel, di SPN Batua, Jalan Urip Sumohardjo, Senin, (11/11/2019) kemarin mendesak Dirreskrimsus baru menuntaskan tunggakan kasus dugaan korupsi tunggakan pejabat lama.

"Tentunya pejabat baru ini, meneruskan kasus-kasus yang belum terselesaikan di Ditreskrimsus," tegas Kapolda.

Menurutnya Kapolda, perkara mandek khususnya korupsi telah diagendakan untuk segera diselesaikan. Apalagi telah dilakukan penyelidikan terhadap perkara-perkara korupsi tersebut dan tentunya penyidik hasus memastikan kasus tersebut telah cukup bukti.

"Kalau keinginan kami cepat tuntas perkara itu, tapi dibendung beberapa hal seperti kesaksian, pembuktian dan sebagainya. Ini juga tidak lepas dari hak orang lain, sehingga kami tidak bisa memaksakan jadi tersangka kalau bukti belum cukup," tegasnya. (ril).