Diimplementasikan Januari 2020, Ini Tujuan Utama Kartu Pra-Kerja Jokowi

Foto: Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden Presiden Jokowi saat menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (12/11/2019) siang tadi.

BONEPOS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta program kartu pra-kerja yang menjadi janjinya pada masa kampanye pada Pilpres 2019 lalu segera bisa diimplementasikan.

Hal tersebut diungkapkan Jokowi saat menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (12/11/2019) siang tadi.

"Saya minta kartu pra-kerja ini segera bisa diimplementasikan tahun depan, Kita harapkan saat menginjak bulan Januari program ini sudah dijalankan," kata Jokowi dalam rilisnya yang diterima Bonepos.com.

Jokowi menyebutkan, kartu pra-kerja ini memiliki dua tujuan utama, yakni mempersiapkan angkatan kerja baru yang selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan industri serta meningkatkan keterampilan angkatan kerja yang sudah ada agar lebih produktif dan berdaya saing.

Nantinya, lanjut Jokowi para pemegang kartu Prakerja dapat memilih jenis pelatihan yang diminati melalui platform digital yang tentunya telah dirancang agar sejalan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.

"Pemilik Kartu Prakerja bisa memilih langsung pelatihan atau kursus yang diminati melalui platform digital yang kita siapkan. Misalnya barista kopi, animasi, desain grafis, bahasa Inggris, komputer, teknisi, juga programming," terang Jokowi.

Selain itu, Jokowi menekankan perlunya dilakukan pembenahan sistem pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja, mengingat sebagian besar tenaga kerja masih didominasi oleh lulusan SMP dan di bawahnya.

"Supaya menjadi catatan kita semua, 58 persen tenaga kerja kita itu lulusan SMP ke bawah. Karena itu reformasi harus dimulai dari hulunya, yaitu pembenahan pada sistem pendidikan dan pelatihan vokasi," ucapnya.

Lebih jauh, Jokowi menegaskan, bahwa program pelatihan tersebut tidak hanya menyasar pada para lulusan baru atau angkatan kerja baru, melainkan juga harus menjangkau para pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja.

"Selain para pencari kerja, korban PHK juga perlu diberikan (akses) yang ingin meningkatkan keterampilannya melalui program reskilling atau upskilling," tandasnya.

Jokowi berharap, pelatihan ini nantinya dikerjakan secara masif lewat penyedia jasa swasta, termasuk dalam hal ini melibatkan BUMN yang tentunya memiliki tempat-tempat pelatihan yang sangat representatif. (ril).