Ketua Komisi Saipullah: Produk Hukum Mengacu Kualitas, Bukan Kuantitas

BONEPOS.COM, BONE - Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bone, Saipullah Latif menilai, dalam menghasilkan produk hukum daerah bukan pada kuantitas, tetapi lebih kepada kualitasnya.

"Jadi menurut saya, kita tidak perlu tergopo-gopo untuk itu. Karena tentu juga ada agenda lain yang tidak kalah pentingnya seperti Pembahasan APBD," jelas Saipullah, Selasa (12/11/2019).

Dikatakan Saipullah, pembahasan APBD adalah Perda APBD juga namanya. Cuma dalam prosesnya APBD berbeda dengan Perda lain.

"APBD adalah Perda kumulatif terbuka, yang artinya Perda tentang rutin tiap tahun ada," tuturnya.

Sebelumnya, sebanyak tiga rancangan peraturan daerah (Ranperda) di Kabupaten Bone, dikebut. Dalam 50 hari, harus diselesaikan.

Ditemui di Kantor Bupati Bone, Kabag Hukum Pemkab Bone, Anwar mengemukakan, ada tiga Ranperda yang harus selesai tahun 2019 ini. Yakni, Ranperda tentang BUMD, Ranperda Retribusi jasa usaha obyek wisata, dan Ranperda penataan PKL.

"Harus selesai 2019. Dan sudah masuk Pansus," ujar Anwar, Selasa (12/11/2019).

Dikatakan Anwar, khusus Ranperda penataan PKL merupakan inisiatif DPRD Kabupaten Bone.

Hingga, Selasa (12/11/2019), sudah ada delapan Perda yang sudah ditetapkan tahun 2019. (ril)