OPINI : Desa Siluman; Penyedot Anggaran Negara

BONEPOS.COM - Desa Siluman, nama desa-desa yang hangat dibicarakan akhir-akhir ini. Desa-desa Siluman bukanlah keadaan desa yang horor dan misterius dengan hal-hal yang gaib, akan tetapi desa-desa ini
fiktif dalam arti dilaporkan sebagai desa namun ternyata tidak berpenghuni.

Dilansir nasional okezone.com, (07/11/2019), ada beberapa kampung tanpa penghuni alias desa “siluman”
diduga menerima uang program pemberdayaan desa yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan
Belanja Negara (APBN) saban tahun.

Polri dan KPK turun tangan mendalaminya. Senada dengan
ungkapan Menteri Keungan Sri Mulyani saat melaporkan evaluasi kinerja APBN Tahun Anggaran 2019, ia
mengklaim desa-desa itu sengaja diciptakan untuk menyelewengkan dana desa yang sudah beberapa
tahun ini disalurkan pemerintah (CNN.Indonesia, 07/11/2019).

Saat ini, Indonesia tercatat 4.800 desa tersebar dalam 514 kabupaten dan kota. Dana desa adalah salah satu program pemerintah Jokowi yang dikucurkan sejak 2015 lalu.

Namun yang nampak aneh di tahun 2019 ini, terungkap kasus desa siluman. Dugaan desa fiktif menerima dana desa di Kecamatan Uepai dan Lambayu, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara yang diduga sudah menerima
anggaran desa sejak tahun 2015 (nasional.okezone.com 07/11/2019).

Kasus desa siluman menunjukkan tidak riilnya data yang dilaporkan antara data pusat dan daerah. Lemahnya pengawasan dan pengelolaan anggaran oleh pemerintah yang menyebabkan timpang tindih data yang diolah.

Sebagai pengakuan seorang kepala camat, Camat lambayu Jasmin mengaku
tidak tahu ada Desa Ulu Meraka di kecamatan yang dia pimpin.

“Selama saya disini, sejak Maret 2019
sampai sekarang belum ada saya temukan wilayahnya Desan Ulu Meraka, pemerintahnya juga tidak ada,” tuturnya (nasional.okezone.com 07/11/2019).

Sejak lama dana desa sudah diliputi banyak permasalahan, transparansi penggunaan dana yang tidak jelas, belum lagi ketika pencairan dana akan
ada pemotongan pencairan, adanya penggelembungan proyek, penggunaan rekening pribadi sebagai
tempat penyimpanan sehingga lebih memudahkan penggunaan dana tersebut untuk pribadi atau yang
lainnya.

Kasus dana desa yang menunjukkan bagaimana keadaan struktural keuangan negara. korupsi tidak hanya terjadi dipusat, namun juga terjadi di daerah bahkan sampai ke desa.

Birokrasi yang rusak akan mendiktekan dan menghasilkan ketidakcanggungan dalam mengambil harta milik rakyat.

Masalah keuangan terus bermasalah, kemiskinan terus meningkat, pengangguran semakin banyak, bahkan
korupsi terus merajalela, namun KPK justru dilemahkan.

Sejak tahun 2015 KPK sudah
memprediksi adanya desa fiktif, namun pemerintah tidak mencegah hal itu.

Maka inilah jalan mulus yang dibuat pemerintah untuk tetap bisa mengeruk harta rakyat tanpa merasa bersalah. Dana desa yang
sudah jelas arahnya saja ternyata masih mampu dimanipulasi. Sungguh semuanya hanya bersandar pada
kepentingan materi semata.

Inilah hasil dari sistem kapitalisme-liberalisme yang diterapkan hari ini, tidak mungkin untuk
mewujudkan pmeritahan yang akuntabel, karena sistem telah mencengkram dan terus menghasilkan
aparat negara yang sekuler, tidak ada rasa takut dan malu ketika mereka merampas harga rakyat.

Kalaupun ada sanksi untuk para koruptur itu hanya sebatas formalitas saja tidak mampu memberikan
efek jera kepada pelaku dan orang lain. Bahkan berbagai aturan sengaja dibuat untuk memanjakan napi
koruptor.

Berbeda dengan sistem kapitalisme di bawah naungan Islam, akuntabilitas anggaran negara akan
terjaga karena ketakwaan para pemimpin kepada Allah SWT, mereka menjadikan aturan Allah sebagai
standar kebijakan dan perbuatan, bukan semata untuk pencapaian materi seperti sistem kapitalisme saat ini.

Selain itu, sanksi bagi pelaku kejahatan akan dilaksanakan untuk memberi efek jera kepada dan orang lain sehingga bisa jadi pertimbangan untuk melakukan perbuatan demikian. Wallahu’alam. (Evi Desi Said/ril)