OPINI : Sistem Demokrasi Dikorupsi

BONEPOS.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan telah melakukan penindakan kurang lebih 120 Kepala Daerah. Mereka terjerat kasus korupsi maupun pencucian uang.

Kepala daerah yang ditangkap dalam OTT ada sekitar 49 kepala daerah.
Di tahun 2018, ada sekitar 22 kepala daerah ditangkap OTT. Kemudian di tahun 2019 ada sekitar sembilan kepala daerah.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menegaskan, proses hukum terhadap kepala daerah membuka tabir adanya persoalan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung.

Menurut Febri, bila KPK tak melakukan pengungkapan kasus, bukan tidak mungkin setiap pihak menganggap tidak ada persoalan Pilkada langsung.

Diketahui bahwa, dengan tingginya biaya politik yang dipicu salah satunya mahar politik membuat kepala daerah rentan melakukan korupsi untuk mengembalikan biaya selama kampanye yang telah dikeluarkan hingga terpilih kembali. (Galamedianews, 19/11).

Permasalahan korupsi di Indonesia seakan tak ada habisnya, seolah menjadi budaya di negeri ini. Para pejabat silih berganti memainkan peran sebagai koruptor.

Korupsi yang terjadi hari ini semakin mengkhawatirkan, tentunya hal ini akan berdampak luar biasa pada hampir semua sendi kehidupan.

Meski upaya untuk memberantas korupsi ini sudah digalakkan dari era reformasi dengan dibentuknya lembaga negara yang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun ternyata tak membuat para koruptor jera, sebab akar permasalahan sebenarnya bukan soal ada atau tidak ada badan khusus yang menangani korupsi, tapi ini adalah persoalan sistemik.

Di Indonesia, sistem yang diterapkan adalah sistem demokrasi. Sedangkan sistem demokrasi adalah sistem politik berbiaya tinggi.

Akibat dari penerapan sistem demokrasi kapitalisme akan melahirkan wakil-wakil rakyat (DPR) yang tidak kompeten, juga menghasilkan banyak kepala Daerah yang korup.

Sekali lagi bahwa hal ini terjadi karena sistem demokrasi yang merupakan sebuah sistem pemerintahan yang sangat mahal, tidak efektif dan tidak efisien.

Menurut Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), mencatat bahwa biaya pilkada, untuk kabupaten/kota menelan setidaknya Rp25 miliar, dan untuk pilkada provinsi Rp100 miliar.

Keseluruhan pilkada di Indonesia menelan setidaknya Rp17 triliun. Besarnya biaya pilkada langsung di provinsi/kota/kabupaten sangat membebani keuangan negara dan menjadi sumber kerugian yang besar bagi ekonomi Indonesia.

Sedangkan biaya untuk penyelenggaraan pemilihan legislatif diberikan sebesar Rp16 triliun dan penyelenggaraan pemilihan presiden dianggarkan Rp7,9 triliun. Tentu saja itu baru biaya pemilihan, belum lagi untuk membayar ribuan anggota DPR, DPRD, dan pejabat-pejabat lain.

Akhirnya, dampak langsung dari demokrasi yang berbiaya tinggi adalah maraknya kasus korupsi.

Menurut data kementerian Dalam negeri, yang mencatat 330 (86,22 persen) kepala daerah hasil pemilihan demokratis tersangkut perkara korupsi.

Korupsi menjadi keniscayaan karena tekanan kebutuhan menutupi besarnya biaya kampanye yang dikeluarkan atau untuk membayar jasa para kapitalis/ pemodal melalui penjatahan proyek-proyek bernilai miliaran/triliunan rupiah, yang membebani APBD dan menurunkan kualitas layanan publik.

Dampak yang luar biasa adalah terjadinya penurunan kualitas pelayanan masyarakat, pendidikan menjadi mahal, apalagi kesehatan.

Bahkan dengan alasan keadilan, kesehatan telah dijadikan sarana untuk memaksa semua rakyat ikut asuransi. Hal ini tentu menghasilkan keuntungan yang hanya dinikmati segelintir orang.

Tak peduli rakyat bisa makan atau tidak, premi asuransi harus dibayar, kalau tidak akan diberi sanksi yang tegas, karena rakyat dianggap melakukan kejahatan.

Kondisi ini seharusnya membuat masyarakat sadar tentang kebobrokan sistem demokrasi. Demokrasi dengan slogan “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” memang mustahil diterapkan dalam masyarakat. Yang terjadi sesungguhnya adalah “dari perusahaan, oleh perusahaan, dan untuk perusahaan” atau “dari konglomerat, oleh konglomerat, dan untuk konglomerat” Akhirnya, demokrasi hanya menjadi sarana bagi “Pencarian keuntungan” dan “pemuas syahwat”.

Sistem Islam Sebagai Solusi

Islam adalah agama sekaligus ideologi yang mampu mengatur segala aspek Kehidupan.

Islam memiliki cara pencegahan atas tindakan korupsi, yaitu pertama, negara Islam memberikan gaji yang memadai kepada para aparaturnya, dengan begitu gaji mereka cukup untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder hingga tersier mereka.

Kedua, dalam pengangkatan aparaturnya, Negara Islam menetapkan syarat adil dan takwa sebagai ketentuan, selain syarat profesionalitas. Dengan begitu, mereka memiliki self control yang kuat.

Ketiga, untuk mengetahui, apakah mereka melakukan korupsi atau tidak, Negara Islam juga menetapkan kebijakan perhitungan kekayaan mereka sebelum dan setelah menjabat. Jika ada selisih yang tidak masuk akal, maka Negara Islam bisa mengambilnya.

Keempat, Negara Islam juga menetapkan hukuman yang keras, bisa dalam bentuk publikasi, stigmatisasi, peringatan, penyitaan harta, pengasingan, cambuk hingga hukuman mati. Inilah cara yang dilakukan oleh Islam untuk mencegah korupsi.

Dalam Islam hukum bagi orang yang mencuri minimal 0,5 gram emas, maka dipotonglah tangannya baik laki-laki maupun perempuan. Apalagi koruptor yang mencuri uang rakyat ratusan juta bahkan miliaran rupiah.

Seperti halnya yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khatthab pernah membuat kebijakan, agar kekayaan para pejabatnya dihitung, sebelum dan setelah menjabat.

Jika ada selisih positif, setelah dikurangi gaji selama masa jabatannya, maka beliau tidak segan-segan untuk merampasnya. Beliau juga mengangkat pengawas khusus, yaitu Muhammad bin Maslamah, yang bertugas mengawasi kekayaan para pejabat.

Berdasarkan laporannya, Umar kemudian membagi kekayaan Abu Hurairah (Gubernur Bahrain), Amru bin Ash (Gubernur Mesir), Nu’man bin Adi (Gubernur Mesir), Nafi’ bin Amr al-Khuzai (Gubernur Makkah), dan lain-lain.

Pada zamannya, beliau juga melarang para pejabat berbisnis, agar tidak ada konflik kepentingan. Dan dapat dipastikan bahwa Anggaran Belanja Negara Islam untuk pembangunan daerah sesuai kebutuhan, bukan karena potensi kekayaan daerah.

Sejarah Islam telah membuktikan bahwa ketika hukum-hukum Islam diterapkan secara sempurna, termasuk hukum pidana ternyata hanya terjadi 200 kasus pidana saja selama 1300 tahun dalam masa pemerintahan Islam.

Melihat sejarah keemasan Islam itu, sudah selayaknya kita mengharapkan dan merindukan hidup dalam pengurusan sistem Islam, yang memilki cara dan solusi yang efisien dalam pencegahan korupsi. (Ayu Khawlah/ril)

Oleh : Ayu Khawlah
(Aktivis Muslimah Maros, Anggota Forum Studi Pemuda & Remaja Islam Maros)