Dua Radio Pemerintah di Bone Disinyalir Rugikan PLN

BONEPOS.COM, BONE - PLN Ranting Hasanuddin, merasa rugi. Hal itu setelah menemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan dua radio pemerintah. Radio Suara Bone Beradat dan Radio Republik Indonesia (RRI). Keduanya beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Bone.

Pelanggaran yang ditemukan berupa, adanya pembesaran daya dari 10.600 menjadi 21.200 dengan cara mengganti MCB meteran yang seharusnya digunakan 16 Amper menjadi 32 Amper.

Humas PLN Kurnia Aji Tritamtama membenarkan adanya temuan petugas PLN di lapangan. Terjadi kegiatan pembesaran daya yang tidak sesuai, dan menurutnya pihaknya telah melakukan penormalan kembali.

"Kalau berbicara kerugian pasti PLN dirugikan, karena menggunakan listrik tidak sesuai kapasitasnya, dan masuk kategori pencurian listrik," jelasnya.

Lanjut kata Kurnia, kalau adanya masalah administrasi seperti ini masuknya di perdata, tetapi ketika pihak pelanggan ingin menyelesaikan denda yang dikenakan, maka itu sudah selesai kemudian dinormalkan kembali.

Sementara pihak pengelola Radio SBB Zainal, tidak menampik bahwa pihak PLN telah menemukan adanya pembesaran daya.

Hanya saja, pihaknya tidak mengetahui bahkan tidak pernah merasa telah mengganti MCB meteran dengan maksud penambahan daya tersebut. Lantaran, sejak 2007 daya listrik yang ada itu sudah cukup bahkan lebih untuk perangkat SBB.

"Secara rasional, Keberadaan SBB sejak 2007 lalu sampai sekarang, kebutuhan listrik pada perangkat siaran kami, 16 amper itu sudah cukup bahkan lebih, jadi tidak mungkin kami mau menaikkan daya dengan mengganti Mcb, nah sejak kehadiran RRI tahun 2014 lalu yang meminjam fasilitas SBB, juga ikut bersama menggunakan listrik dengan daya 16 amper dari situ pastinya kebutuhan daya listrik dua untuk lembaga siaran bertambah dari sebelumnya," dalih Zainal.

Adapun Arif dari pihak RRI menanggapi, kalau pihaknya tidak pernah juga merasa mengganti Mcb meteran listrik yang dimiliki SBB. Bahkan dirinya sudah menjelaskan hal tersebut ke PLN.

"Kami tidak merasa pernah mengganti Mcb meteran listrik yang ada di SBB, karena kami paham aturan juga. Kami tidak berani melakukan penggantian di meteran listrik," sebut Arif.

Dari data PLN terbaca di pembayaran pemakaian di atas normal, terjadi sejak Desember 2017 sampai Desember 2019, dengan pembayarannya mencapai Rp9 jutaan per bulan, yang sebelumnya normal dibayar kisaran Rp6 sampai 7 jutaan per bulan dengan dua stasiun radio yang harus dibayarkan Pemerintah Kabupaten Bone ke PLN. (ril)