Penyandang Disabilitas Wajib Menikmati Layanan Inklusi

BONEPOS.COM,BONE - Persamaan hukum kepada seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Hal ini ditegaskan Wakil Bupati Bone, Ambo Dalle.

"Salah satu contoh misalnya, kasus yang pernah dialami Ketua PPDI Bone yang walaupun pelaku dari anggota Satpol PP Bone, namun proses hukum tetap dijalankan secara profesional," jelas Ambo pada seminar dan lokakarya, Selasa (10/12/2019).

Gelaran ini dalam rangka membangun sinergitas antar para pemangku kepentingan di Kabupaten Bone terkait isu disabilitas, khususnya disabilitas berhadapan dengan hukum, Lembaga Bantuan Hukum LBH Makassar.

Acara tersebut berlangsung selama dua hari, 10 dan 11 Desember 2019 di Gedung Lateya Riduni Kota Tampone.

Selain itu, Ketua Pengadilan Negeri Bone Surachmat yang juga hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan, Pengadilan Negeri Bone bisa memenuhi standar peradilan yang inklusi.

"Dengan adanya dukungan dari pemerintah dan koordinasi antara sektor untuk bersama-sama melakukan penanganan perkara penyandang disabilitas tentunya ini tidak akan sulit," tutur Surachmat.

Adapun Pelaksana kegiatan AM Fajar AKbar dari LBH Makassar menyampaikan, pentingnya untuk mempertemukan semua pemangku kepentingan untuk merancang skema alur dan mekanisme pemberian layanan inklusi bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum di Kabupaten Bone.

"Kabupaten Bone telah memiliki (Perda No. 5 tahun 2017), Perda tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas yang ini merupakan juga tanggungjawab pemerintah daerah untuk memfasilitasi pelayanan dan pendampingan hukum bagi Penyandang Disabilitas yang terlibat permasalahan hukum," tandas Fajar. (her/ril)