OPINI: Konflik di Kampus II UMI Makassar dan Titah Para Pendirinya

Inroni konflik dan peristiwa berdarah-darah yang terjadi di lingkungan kampus II Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar beberapa waktu lalu cukup menyita atensi. Tak kalah ironisnya, birokrasi yayasan yang memayungi UMI Makassar sejak berdirinya tahun 1953, sepertinya mengalami kemacetan dalam upayanya mewujudkan suasana kampus yang kondusif.

Setidak-tidaknya kampus II UMI Makassar beberapa tahun belakangan ini selalu dibayangi kondisi mencekam dan jauh dari keramahan terhadap multi corak permbedaan dalam kampus. Akibatanya, UMI Makassar yang disebut-sebut sebagai salah satu parameter kemajuan pendidikan di kawasan timur Indonesia ini telah kehilangan relevansinya sebagai wahana pendidikan bercorak Islami.

Konflik internal mahasiswa UMI Makassar sebenarnya tonton lama dan selalu diperankan oleh kelompok antagonis mahasiswa yang itu-itu saja. Tetapi dengan kenyataanya, setelah sekian lama berlalu konflik yang menyimpan segudang nestapa ini masih terus terjadi dan berulang-ulang tanpa menemui gagasan-gagasan ideal dari pihak birokrasi kampus. Bahkan beberapa pekan yang lalu konflik dikalangan internal mahasiswa UMI Makassar lagi-lagi terjadi dan kembali menelan korban nyawa salah satu mahasiswa fakultas hukum UMI Makassar.

Anehnya, pihak birokrasi kampus dalam merespon kasus kematian mahasiswa fakultas hukum itu masih menggunakan cara-cara lama yang serba mengambang dan umum sifatnya. Sehingga nyaris dipastikan konflik berdarah yang sama akan kembali terulang. Jika diamati, tidak begitu jelas sebenarnya akar konflik ini namun yang jelas rentetan konflik yang telah terjadi diinternal mahasiswa UMI Makassar telah memakan banyak korban dan sering kali mendestabilisasi aktfitas akademis di dalam kampus II UMI Makassar.

UMI Makassar yang selama ini mengklaim diri sebagai lembaga pendidikan yang berlandaskan pada prinsip Islam akhirnya menjadi serba-dilematis. Corak dan bentuk yang serba islami ini akhirnya menjadi boomerang karena bentuk-bentuk formal islam yang melekat selama ini telah gagal menampilkan nilai-nilai keislaman dimata masyarakat.

Selain daripada itu, Klaim Islam ini - pula bagi sebagian kalangan dapat disalah artikan sehingga ungkapan ‘‘kampus islam ko penuh konflik kekerasan’’ wajar saja mendapat tempat pembenar ditelinga pendegarnya. Singkatnya, konflik dikalangan mahasiswa UMI Makassar harus segera diakhiri demi pengagungan kepada atribut islam yang melekati dan kemajuan pendidikan nasional secara umum.

Secara substansial, birokrasi kampus gagal menampilkan gagasan ideal ditengah konflik. Gagasan yang dimaksud ialah gagasan yang mengarah kepada penguatan mental peserta didik dalam menyikapi corak perbedaan, gagasan yang mengarah kepada peningkatkan kemampuan peserta didik dalam menelaah doktrin organisasi yang akan dipilihnya serta gagasan yang memberikan bekal kepada peserta didik agar tidak terjebak dalam doktrin panatisme sesat.

Tilas upaya birokrasi kampus dalam meretas konflik selalu menemukan kegagalan karna seperti disebutkan tadi, birokrasi kampus tidak pernah mengambil langkah nyata, masih mengambang. Lihatlah misalnya, beberapa tahun yang lalu birokrasi kampus pernah membekukan salah satu organisasi kemahasiswaan ‘‘UKM Mapala UMI’’ karena beberapa pertimbangan tentang konflik dan kericuhan yang berulangkali terjadi. Tetapi, tak lama berselang UKM tersebut kembali melakukan aktifitas di dalam kampus. Sangat disayangkan, November 2019 UKM Mapala UMI kembali dibekukan karna lagi-lagi konflik yang menelawan korban.

Sejatinya, organisasi kemahasiswaan seperti UKM Mapala UMI adalah wahana pengembangan diri bagi mahasiswa kearah perluasan wawasan akademis dan peningkatan integritas diri terhadap nilai-nilai kehidupan masyarakat akademis tetapi apa yang kita saksikan selama ini sungguh jauh dari harapan, UKM Mapala UMI justru telah berulangkali kebablasan dan banyak mencetak kader tuna kearifan yang selalu terlibat dan menyulut konflik berdarah dalam kampus II UMI Makassar.

Sebenarnya, birokrasi kampus selama ini telah memiliki cukup alasan untuk tidak lagi sekedar membekukan aktifitas UKM Mapala UMI tapi memutuskan untuk membubarkan dan menghilangkan semua atribut organisasi tersebut dari permukaan kampus karena konflik yang merusak kondusifitas di dalam kampus.

Semestinya, pihak birokrasi kampus tidak perlu lagi mempertimbangkan teks-teks aturan yang tidak dapat mengikuti kondisi sosial kampus yang selalu berjalan dinamis. Apalagi semua ini berkaitan lansung terhadap tujuan didirikanya UMI Makassar.

Birokrasi kampus UMI Makassar harus segera bertindak untuk mengikhtiarkan solusi dari permasalah ini demi mewujudkan kemuliaan titah para tokoh alim ulama pendiri yayasan UMI Makassar untuk menciptakan perguruan tinggi yang dapat mencetak lulusan sumber daya manusia yang berilmu amaliah, beramal ilmiah dan berakhlaqul karimah.

Oleh: Agung Fs
Alumni 2011 UMI Makassar