Pilkada 2020 Tanpa Konflik, Ini Kunci yang Harus Diperhatikan

BONEPOS.COM, JAKARTA - Pilkada 2020 harus berjalan aman dan sukses. Sedini mungkin perlu persiapan matang dari berbagai lintas sektor.

Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Bahtiar mengajak seluruh stakeholder dan elemen masyarakat untuk bersama melawan ancaman Pilkada 2020. Hal itu disampaikan di Jakarta, Minggu (15/12/2019).

"Memang butuh kerjasama semua pihak, pemerintah, penyelenggara, peserta, juga masyarakat untuk melawan ancaman Pilkada 2020 ini," ucap Bahtiar.

Bahtiar menekankan netralitas dan profesionalisme penyelenggara merupakan bagian dari mewujudkan Pilkada yang berintegritas.

Penyelenggara Pilkada harus berkomitmen penuh menjalankan tugas dan fungsinya sesuai yang diamanatkan Undang-undang maupun peraturan.

"Netralitas, profesionalitas, dan integritas penyelenggara yaitu KPU maupun Bawaslu, karena kunci dari Pemilu yang sukses dan berintegritas juga ditopang oleh penyelenggara yang berintegritas pula," kata Bahtiar.

"Pengalaman kasus-kasus Pilkada sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat pelanggaran etik penyelenggara pemilu yang diberi sanksi oleh DKPP maupun beberapa kasus dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu di daerah yang telah diproses oleh aparat penegak hukum," tambahnya.

Keberpihakan dan ketidaknetralan penyelenggara pemilu pada salah satu pasangan calon kepala daerah secara langsung menjadi sumber utama konflik dalam seluruh proses tahapan pemilihan kepala daerah.

Oleh karena itu, pengawasan masyarakat maupun kontrol pers/media, untuk tidak ragu-ragu mengungkap dan mengontrol secara ketat terhadap kinerja, perilaku dan intergritas penyelenggara pemilu didaerah.

Begitu pula diharapkan DKPP lebih pro aktif dan cepat memproses secara terbuka kasus-kasus dugaan pelanggaran etik yang sangat mungkin terulang terjadi dalam pelaksanaan Pilkada 2020 mendatang.

Kunci sukses pelaksanaan Pilkada adalah seberapa besar tingkat kepercayaan masyarakat di daerah tersebut dan kepercayaan para kontestan Pilkada terhadap proses pelaksanaaan dan hasil pelaksanaan Pilkada yang dikelola oleh penyelenggara pemilu baik Bawaslu maupun KPU daerah tersebut.

Jika masyarakat dan para kontestan percaya terhadap proses dan hasil pelaksanaan Pilkada maka potensi konflik dapat dieliminir dan bahkan takkan terjadi konflik apapun.

Pilkada 2020 pada 270 daerah akan melibatkan lebih dari 3 juta orang penyelenggara pemilu baik penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan, desa/kelurahan maupun penyelenggara di TPS.

"Kita harus memastikan para penyelenggara tersebut adalah orang-orang yang berintegritas. Merekrut jutaan orang penyelenggara pemilu adhock yang profesional, netral dan berintegritas bukanlah pekerjaan yang mudah," tuturnya. (ril)