Pemkab Sinjai Warning ASN KKN, Begini Sanksinya

BONEPOS.COM, SINJAI - Pemerintah Kabupaten Sinjai helat Sosialisasi Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Aula Kantor Camat Sinjai Timur, Senin (16/12/2019).

Ketua Panitia, Andi Adeha Syamsuri mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang KKN, sehingga dapat terhindar dan menghindari kemungkinan terjadinya praktik KKN, khususnya dalam pelaksanaan tugas.

"Bagi ASN maupun para pejabat yang terbukti, terlibat pidana korupsi berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tentu sanksinya cukup berat selain sanksi pidana juga sanksi administrasi kepegawaian yaitu dengan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai ASN," papar Adeha.

Sementara itu, Wakil Bupati Sinjai, Andi Kartini Ottong, dalam arahannya menyampaikan, langkah pencegahan KKN menuju pemerintahan yang bersih merupakan salah satu langkah konkrit dari Pemkab Sinjai.

Pencegahan korupsi bukan hanya dilakukan KPK, juga melalui Kejaksaan maupun Kepolisian dan Aparat Pengawas internal. Namun idealnya hal itu harus dimulai dari kesadaran diri masing-masing.

Di dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah, semua mempunyai peran dan fungsi serta mempunyai aturan dalam pelaksanaannya.

"Kita harus siap untuk melaksanakan semua peraturan tersebut, memahami saja tidak cukup, tetapi kita harus melaksanakan dengan benar sesuai aturan yang berlaku, sehingga kita Iebih berhati-hati dalam pengelolaan keuangan," ujarnya.

Kartini berharap apabila ada rekomendasi Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Internal maupun Eksternal agar segera ditindak lanjuti sesuai dengan yang direkomendasikan atau yang disarankan. (ril)