Pimpinan Baznas Bone Raih Doktor 765 di UIN Alauddin Makassar

BONEPOS.COM, BONE - Dosen IAIN Bone bergelar doktor, bertambah. Setelah Hukmiah Husain menyelesaikan studi S3 pada konsentrasi Ekonomi Islam Dirasah Islamiyah Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, belum lama ini.

Hukmiah menempuh masa studi 2 tahun 9 bulan 18 hari. Dia berhasil mempertahankan Disertasinya dengan judul, "Konsep Yusuf Al-Qaradhawi tentang Zakat Profesi dan Relevansi Pengelolaannya pada BAZNAS di Sulawesi Selatan".

Perempuan yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas Kabupaten Bone ini, memperoleh nilai IPK 4.00 alias Cum laude.

Capaian Hukmiah ini, tercatat sebagai Doktor ke-765 pada Pascasarjana UIN Alauddin Makassar.

Hukmiah menuturkan, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada para mustahik sesuai yang disebutkan dalam Alquran. Dengan kata lain, sejumlah tertentu dari harta tertentu dan diberikan untuk orang-orang tertentu.

Saat ini muncul jenis zakat yang dianggap baru yaitu zakat Profesi atau penghasilan. Zakat profesi atau zakat penghasilan (al-Mal al-Mustafad) adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu baik yang dilakukan sendirian maupun bersama dengan orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) halal yang memenuhi nishab (batas minimum untuk wajib zakat).

Perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam permasalahan zakat profesi timbul dari perbedaan dalil yang digunakan sebagai acuan penetapan hukum. Bagi yang menganggap zakat profesi bagian dari zakat mal, menetapkan status zakat profesi dengan menggunakan dalil-dalil umum dan juga melalui metode istinbat hukum, karena dasar hukum yang digunakan dalam menganalisis penetapan zakat profesi menggunakan dalil yang masih bersifal mujmal dan musytarak.

Untuk itulah ulama yang menetapkan penghasilan atau profesi sebagai objek zakat menggunakan metode istinbat qiyas (analogi). Metode istinbat qiyas dengan mengkiaskan zakat profesi pada zakat pertanian.

Berdasarkan metodologi yang mempertimbangkan hikmah di balik hukum, Yusuf al-Qaradawi menolak pendapat klasik tentang permasalahan bahwa objek zakat terbatas pada delapan jenis sumber kekayaan saja.

Menurutnya, zakat ditujukan kepada setiap harta kekayaan yang berkembang. Tujuan zakat adalah membantu orang miskin dan melayani kemaslahatan publik, sehingga tidak mungkin al-Syari’ mewajibkan petani yang memiliki 653 Gabah (Rp. 3.265.000) tetapi membebaskan pebisnis yang mendapatkan penghasilan sehari setara dengan hasil petani itu selama bertahun-tahun.

Membuminya zakat penghasilan atau zakat profesi pertama kali dipopulerkan oleh Yusuf al-Qaradawi melalui disertasinya yang fenomenal dan dipublikasikan dalam karya kitab “Fiqh al-Zakah”.

Konsep Yusuf Al-Qaradawi mengenai zakat profesi yang tertuang dalam kitab fiqh al-zakah menjadi rujukan utama dalam pembahasan dan penerapan zakat profesi, dengan pertimbangan mashlahah, zakat profesi dianggap kontributif dalam meningkatan kesejahteraan hidup masyarakat yang berada dalam garis kefakiran dan kemiskinan.

Yusuf al-Qaradawi menjelaskan bahwa seseorang yang bergaji atau berpenghasilan besar sehingga perolehannya tersebut mencapai nisab (85 gram emas) ketika ia menerimanya, maka wajib atasnya mengeluarkan zakat.

Adapun penghasilan yang tidak mencapai nisab, maka tidak memenuhi syarat wajib zakat.

Dengan menggunakan nisab emas sebagai standar mengukur kekayaan seseorang, karena lebih dekat pada ketentuan nisab harta yang lain seperti nisab 5 ekor unta, 40 ekor kambing, 30 untuk sapi dan nisab lainnya. (ril)