Proyek Pengaspalan di Kampung Wagub Sulsel Rusak, Komisi III Siap Rapat Kerja

BONEPOS.COM - ISTIMEWA Pihak Kontraktor saat melakukan perbaikan di lokasi Proyek jalan yang ambles di Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone.

BONEPOS.COM, BONE - Komisi III DPRD Kabupaten Bone mengagendakan gelar Rapat Kerja. Hal ini terkait kerusakan pada proyek pengaspalan Rp24 miliar di Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Notabene merupakan jalur ke kampung Wagub Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman.

Kepada Bonepos.com, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bone, Andi Suaedi mengatakan, pihaknya berjuang untuk rakyat. Makanya, DPRD akan melaksanakan Rapat Kerja.

"Bukan force majeure ini. Apalagi tidak kencang hujan. Jangan sedikit-sedikit sebut begitu. Ini karena teknis perencanaan tidak matang," akunya, Jumat malam (3/1/2020).

"Pengaspalan juga terkesan diburu-buru. Juga tidak ada drainase," tambahnya.

Kerusakan yang terjadi pada proyek menuju ke kampung Wakil Gubernur (Wagub) Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, jelas harus mendapatkan atensi dari pemerintah provinsi. Tidak hanya dari Pemkab Bone semata. Terlebih, biaya pengerjaan proyek pengaspalan itu juga bersumber dari Pemprov Sulsel.

Senada hal tersebut disampaikan Ketua LSM Latenritatta, Mukhawas Rasyid. Mukhawas bilang, dia bersama tim teknisnya sudah melakukan investigasi terkait permasalahan terjadinya kerusakan pada proyek yang menghabiskan puluhan miliar rupiah itu.

"Maunya sembelum membangun bikin talud dulu agar ada dinding tebing sekaligus penopang tanah apabila terjadi longsor," sebut Mukhawas.

Kemudian pihak terkait mesti mempelajari kontur tanahnya. Apakah padat atau gembur. Apabila tanah gembur maka tidak cocok pengaspalan. Lantaran otomatis tanah tersebut terkikis hujan maka volume kepadatan akan menurun.

Olehnya itu, digunakan adalan jalan beton disebabkan jalan beton memiliki tulang. Sehingga apabila terjadi perubahan volume tanah di bawah beton tersebut tidak akan serta merta langsung rusak. "Pasti bertahap sehingga ada kesempatan pemilik pekerjaan untuk melakukan perbaikan," ujarnya.

Untuk kejadian seperti ini, kata Mukhawas, konsultan perencana dan tim survei dari pihak Pemda yang punya andil besar untuk bertanggung jawab.

"Seharusnya sebelum menentukan dan merencanakan suatu item kegiatan terlebih dahulu dipelajari kontur tanah, apakah cocok dengan pengaspalan atau cor beton. Jangan hal seperti ini dijadikan alasan force majeure atau akibat bencana alam. Tim survei awal salah menilai wajar tidaknya lokasi tersebut diberi kegiatan pengaspalan," papar Mukhawas.

"Kalau seperti yang di atas apanya yang mau diperbaiki, kecuali bikin anggaran ulang. Rugilah negara yang membiayai 1 kegiatan yang sama namun tidak efektif," tambahnya.

Sebelumnya, kontraktor yang mengerjakan proyek pengaspalan di Ponre Bone, PT. Lompulle, Haji Haeruddin, angkat bicara soal kondisi proyek yang mengalami kerusakan.
Haji Haeruddin berdalih, kerusakan pada proyek yang tengah dikerjakanannya itu diakibatkan force majeure (faktor alam).

"Ini force majeure dinda, kemarin itu turun hujan, keras air mangalir dari gunung sangat besar sehingga terjadi longsor," ungkap Haji Haeruddin saat dikonfirmasi Bonepos.com.

"Proyek ini juga tidak ada talud, yang ada hanya decker," akunya.

Proyek pengaspalan di Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, bermasalah. Jelang penyelesaian pengerjaan. Proyek yang menghabiskan anggaran Rp24 miliar itu justru terjadi ambles.

Diketahui, proyek pengaspalan yang ditangani Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU dan Ptr) Bone itu, sumber anggarannya berasal dari dana hibah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan dikerjakan oleh PT Lompulle, kontraktor asal Kabupaten Soppeng.

Proyek yang ditarget rampung 28 Desember 2019 itu terbagi menjadi 2 segmen atau paket kegiatan. Untuk segmen 1 dikerjakan oleh PT Lompulle dengan nilai kontrak Rp 24.076.193.190,13, untuk ruas Bakunge - Palacari dengan panjang 17.350 meter (17,3 Km).

Sementara itu, pada segmen 2, proyek hotmix tersebut dikerjakan oleh PT Bumi Ambalat, kontraktor asal kota Makassar, dengan nilai kontrak sebesar Rp 10.689.975.203,66 untuk ruas Bakunge - Lonrong dengan panjang 7.850 meter (7,8 Km). (her/ril)