Soal Rencana Tower Bone, AMPB Deadline DPRD 7×24 Jam

BONEPOS.COM, BONE - Pasca menyampaikan aspirasi di Kantor Bupati Bone, massa aksi yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Peduli Bone (AMPB) lanjut mendatangi Kantor DPRD Bone, Kamis (2/1/2020).

Mereka kembali menyampaikan aspirasi di hadapan Wakil Rakyat. Sejumlah poin penting disampaikan.

Massa pendemo menyatakan sikap mendesak Pemda Bone kembali pada RPJMD 2018-2023 yang dijabarkan dalam RKDP dengan skala prioritas; kemiskinan, palayanan dasar, daya saing ekonomi, lingkungan, dan stabilitas keamanan.

Selain itu, mereka juga mendesak pemerintah daerah Bone menunda pembangunan Tower hingga skala prioritas pada poin pertama sudah terpenuhi.

Selanjutnya, koordinator aksi juga meminta pihak anggota DPRD Bone untuk melakukan peninjauan kembali perihal penetapan pembangunan Tower itu.

"Apabila poin-poin dari pernyataan kami ini tidak diindahkan dalam jangka 7x24 jam maka kami akan melakukan aksi yang lebih besar lagi," kata Jendral Lapangan, Andi Ardiman.

Aspirasi dari masyarakat pendemo itu diterima oleh Ketua Komisi I DPRD Bone, Saipullah Latief Manyala, Wakil Ketua DPRD, Indra Jaya, dan 3 legislator lainnya.

“Aspirasi ini kami sudah terima dan akan menjadi bahan untuk disampaikan pada pimpinan dan kemudian akan ditindaklanjuti dengan rapat dengar pendapat dengan OPD terkait," jelas Saipullah.

Lanjut legislator dari Partai Bulan Bintang menerangkan, anggaran untuk pembangunan Tower sudah disetuji oleh 45 anggota DPRD dalam Rapat Paripurna Penetapan APBD 2020.

Kendati demikian menurut Saifullah, pembangunan Tower itu bukan dianggap prioritas, melainkan yang priorotas itu adalah infratruktur dasar masyarakat seperti pembangunan jalan dan jembatan.

Sekadar diketahui bahwa bangunan Tower ini menelan biaya awal sebesar Rp 30 M, sementara Rp 70 M nantinya akan dibagi dalam 2 tahun berikutnya dengan menggunakan dana APBD. (sug/ril)