7 Fakta Rusaknya Proyek Pengaspalan di Kampung Wagub Sulsel

BONEPOS.COM - ISTIMEWA PT Lompulle saat ini tengah melakukan perbaikan Jalan di ruas Bakunge - Palacari, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, yang rusak dan ambles pada Kamis, 26 Desember 2019.

BONEPOS.COM, BONE - Kerusakan pengerjaan proyek pengaspalan di Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan menyita perhatian publik.

Selain proses pengerjaan yang terkesan terburu-buru, karena lokasi yang belum siap untuk di aspal, anggaran yang digunakan untuk membangun jalan tersebut juga tidak sedikit.

Bonepos.com merangkum sejumlah fakta menarik seputar proyek pengaspalan di kampung orang nomor dua di Sulawesi Selatan tersebut selama hampir dua pekan. Apa saja?

1. Nilai proyek pengaspalan Rp 24 miliar. Proyek yang ditarget rampung 28 Desember 2019 menghubungkan Desa Bakunge - Palacari dengan panjang 17.350 meter (17,3 Km).

2. Lokasi pengerjaan di kampung Wagub Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, di Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Proyek ini merupakan salah satu program percepatan Wagub Sulsel dalam rangka pemerataan infrastruktur di daerah terpencil.

3. Anggaran bersumber dari dana Hibah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 dan dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU dan Ptr) Kabupaten Bone.

4. Pengerjaan proyek ini molor dan tidak dapat selesai tepat waktu, karena pada saat proyek tersebut dikebut oleh pihak kontraktor, justru mengalami kerusakan, dimana adanya aspal yang retak hingga ambles di beberapa titik.

5. Kontraktor yang mengerjakan merupakan salah satu kontraktor terbesar di Sulawesi Selatan yakni PT Lompulle asal Kabupaten Soppeng, milik pengusaha ternama, H Haeruddin. Nama H Haeruddin tidak asing bagi kalangan pengusaha di Sulsel, karena selain memiliki perusahaan yang bergerak dibidang kontraktor, H Haeruddin juga memiliki beberapa SPBU di Sulawesi Selatan.

6. Pasca mencuat ke media, Komisi III DPRD Bone akhirnya melakukan investigasi ke lokasi proyek tersebut, dan hasilnya menemukan adanya kesalahan teknis pada perencanaan proyek tersebut. Sedangkan pihak kontraktor mengatakan hal tersebut adalah force majeure.

7. Lokasi yang diaspal merupakan jalan baru atau perintisan. Idealnya, jalan tersebut belum bisa di aspal, melainkan harus dilakukan pengerasan selama kurang lebih 1 tahun.