Wah, Inspektorat Periksa Kades Pallime Cenrana

BONEPOS.COM, BONE - Kasus dugaan penyalahgunaan Dana Desa di Desa Pallime, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, memasuki babak baru.

Ditemui di sela-sela proses pelantikan pejabat lingkup Pemkab Bone, Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bone, Andi Islamuddin menuturkan, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan Desa Pallime.

"Kita sudah serahkan hasilnya ke aparat penegak hukum (Kacabjari Ajangale)," jelas Islamuddin, kepada Bonepos.com, Kamis (16/1/2020).

Kata Islamuddin, pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan desa tahun 2018.

Polemik ini muncul setelah Komunitas Pemuda Pallime (KPP) melayangkan surat ke Bupati Bone, Senin (6/1/2020). Mereka mengeluhkan kinerja Kades Pallime.

"Kami menyuarakan berbagai tuntutan. Pada intinya meminta kepada Kepala Desa Pallime untuk menjalankan pemerintahan desa secara
transparan dan berkeadilan," seru Ketua KPP, Padil Akbar.

Lantas, KPP melakukan pertemuan bersama kepala Desa Pallime beserta perangkat Desa Pallime di ruang serbaguna kantor Desa Pallime (3/01/2020).

Dalam pertemuan tersebut, KPP tidak menemukan jawaban atas tuntutan-tuntutan sebelumnya. Justru Kepala Desa Pallime dalam pertemuan tersebut memilih bersikap tertutup dan tidak bersedia memberikan keterangan secara terbuka terhadap isu permasalahan yang disuarakan.

Alih-alih mendapatkan jawaban, pertemuan tersebut harus dihentikan oleh aparat keamanan. Lantaran gerakan-gerakan fisik yang mengarah dan membahayakan pada saat pertemuan itu berlangsung.

"Kami semakin diperlakukan secara tidak adil dan banyak mendapat teror yang begitu masif. Bapak Bupati Bone yang kami hormati, kami merasa inilah waktunya untuk bapak ketahui kondisi kehidupan kami selama ini yang terus-menerus dirudung kesedihan, yang terjebak dalam kondisi ketidakpastian atas perilaku kepala Desa Pallime yang sewenang-wenang terhadap hak-hak kami," paparnya.

Aliran bantuan dari pemerintah kabupaten dan pusat nyaris tak pernah sampai di tangan, pihak-pihak yang memungkinkan untuk mendapatkan bantuan.

"Di lain sisi, kelompok masyarakat yang tergolong serba berkecukupan secara finansial justru dengan mudahnya mendapatkan bantuan-bantuan yang didistribusikan oleh Aparat Kantor Desa Pallime. Sekali Lagi kami dikhianati," tegas Padil.

Adapun Kades Pallime, Isnaeni bercerita, terkait aspirasi yang disampaikan oleh Komunitas Pemuda Pallime (KPP), beberapa waktu lalu.

Kata Isnaeni, ada dua poin penting terkait aspirasi yang disampaikan KPP ini, pertama terkait pompa air dan soal pengadaan bantuan mesin perahu kepada nelayan.

"Tuntutan mereka itu tentang pompa air dan mesin perahu bantuan pemerintah untuk nelayan. Kita sudah berkoordinasi dengan Kejaksaan dan Inspektorat bahwa barang tersebut tidak bisa dikembalikan karena sudah sesuai semuanya dan tidak ada yang keberatan," sebut Isnaeni.

Lanjut kata dia, mesin perahu yang disalurkan pemerintah desa dengan menggunakan Dana Desa itu sebanyak 15 unit. Semua sudah sampai pada nelayan yang diusulkan sebelumnya.

"Bantuan tersebut diperuntukan untuk masyarakat Pallime. Tidak ada yang mengatakan harus yang tidak mampu atau bukan, dan mumpung ada bantuan pemerintah saya mau menyalurkan ke semua masyarakat tapi harus bertahap," tambahnya.

Selanjutnya, untuk 2020 ini pihak pemerintah desa kembali akan menganggarkan pengadaan mesin perahu kepada masyarakat. Dirinya berharap, semua masyarakatnya bisa mendapatkan bantuan secara bertahap. (her/ril)