Sekilas Info

Sepkadesi Jadi Percontohan Pengelolaan DD, Kajari Bone: Kejaksaan Optimalkan Peran

BONEPOS.COM, BONE - Kajari Bone DR Eri Satriana, serius mengawal pengelolaan Dana Desa (DD). Tujuannya, agar pemanfaatan anggaran besar tersebut tepat sasaran.

Hal itu diwujudkan bersama stakeholder terkait. Seperti Sosialisasi dan Pendampingan Bantuan Hukum bersama Serikat Perempuan, Kepala Desa Indonesia (Sepkadesi), Jumat (17/1/2020).

Sosialisasi tersebut dilaksanakan di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bone Jalan Yos Sudarso Watampone. Gelaran tersebut dihadiri Kajari Bone, Kepala Inspektorat Daerah, Andi Islamuddin, Kabag Hukum Pemda Bone, Anwar, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bone.

Kadis DPMD Bone yang diwakili Kabid Evaluasi Desa dan Kelurahan DPMD Bone Awaluddin mengatakan, kegiatan tersebut sangat positif. Karena menyangkut persoalan bagaimana mengelola Dana Desa dengan baik agar tidak terjerat hukum.

"Mudah-mudahan Kepala Desa Perempuan dapat bekerja lebih dari kepala desa laki-laki. Sehingga dapat membawa desanya menjadi desa mandiri," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Daerah Andi Islamuddin berujar, dana yang digelontorkan pemerintah pusat sangat besar. Apa yang diharapkan pemerintah pusat belum sepenuhnya dilaksanakan.

Olehnya itu, sudah saatnya dilakukan introspeksi diri dalam melakukan pengawalan dan pengawasan pengelolaan dana desa agar tidak terjerat hukum.

"Strategi inspektorat dalam mengawasi Dana Desa yaitu dengan sistem sampling terhadap desa yang memiliki risiko tinggi dengan melihat laporan pertanggungjawabannya. Jika ada laporan yang masuk baik ke APH atau APIP sendiri maka akan dinilai dulu pelapornya baik personal maupun lembaganya serta isi dari laporannya. Jika memenuhi syarat maka akan ditindaklanjuti apakah ada kesalahan adminsitrasi atau ada tindak pidana," tegas Islamuddin.

Kajari Bone DR Eri Satriana bilang, terkait pelaksanaan kegiatan ini sebagai bentuk tindak lanjut dari permohonan Sepkadesi. Dia sangat mengapresiasi kegiatan ini karena demi kepentingan kesejahteraan desa.

Eri mengatakan, ada beberapa persoalan dalam pembangunan desa yaitu kepala desa tidak mengenal tipologi desanya, kepala desa belum bisa menjadi roll model, SDM di desa, tidak dapat mempertanggungjawabkan keuangan desa secara akuntabel, hanya mementingkan output dan tidak memikirkan 'out come strategi'.

"Penegakan hukum Kejari Bone saat ini yaitu strategi penegakan hukum berimbang (equality law enforcement) dimana lebih mengedepankan upaya preventive (pencegahan) daripada upaya represive (penindakan)," tuturnya.

Lanjut kata dia, jika ada desa yang ingin didampingi silahkan memasukkan surat permohonan. Selanjutnya akan dilakukan optimalisasi peran masing-masing bidang di kejaksaan.

"Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negera sebagai Jaksa Pengacara Negera akan memberikan pertimbangan hukum (non litigasi) dalam bentuk pendapat hukum dan pendampingan hukum, kalau Bidang Intelijen akan menganalisa ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan dari permohonan pendampingan tersebut, sementara di Bidang Pidsus akan melakukan rehabilitasi hukum dengan menganalisa corruption impact assesment," pungkasnya. (her/ril)