Berkas Dugaan Korupsi Istri Wabup Bone Tak Kunjung Beres

BONEPOS.COM - HAND OVER Kasi Pidsus Kejari Bone Andi Kurnia mengembalikan berkas perkara tiga tersangka kasus dugaan korupsi dana PAUD di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, lantaran masih masih ada kekurangan atau belum lengkap.

BONEPOS.COM, BONE - Berkas Erniati, tersangka kasus dugaan korupsi Dana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Bone tak kunjung beres, pasca resmi ditetapkan tersangka pada Oktober 2019 lalu.

Terakhir ini dikabarkan berkas istri Wakil Bupati Bone, H Ambo Dalle tersebut sudah hampir 2 bulan ditangan penyidi Tidpikor Polres Bone.

"Kalau berkas Erniati masih ditangan penyidik, kemarin kami kembalikan karena masih ada syarat formil dan syarat materil yang harus dilengkapi," Kasi Pidsus Kejari Bone Andi Kurnia, Rabu (22/1/2020).

Terpisah, kasat Reskrim Polres Bone AKP Muhammad Pahrun mengakui kalau berkas Hj,Erniati masih ada di pihaknya untuk dilengkapi.

"Kami masih berusaha melengkapi berkas yang bersangkutan sesuai petunjuk jaksa," ungkap Pahrun

Untuk diketahui, ER dalam kasus ini, yang bertindak selaku Kepala Bidang PAUD dan DIKMAS tidak melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam juknis Permendikbud Nomor 4 Tahun 2017 dan Permendikbud Nomor 2 Tahun 2018.

Selain itu, ER juga bertindak selaku Ketua Tim Managemen DAK Non Fisik BOP PAUD Kabupaten Bone, yang bertugas untuk memverifikasi data dapodik sampai dengan verifikasi hasil pelaksanaan pengadaan langsung dan swakelola dana BOP PAUD.

"Sebagai TIM Monitoring, Evaluasi dan Supervisi ia juga telah menerima pembayaran honor sebesar kurang lebih Rp. 40.000.000,- pada tahun 2017 dan kurang lebih Rp. 40.000.000,- pada tahun 2018," ungkap Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Dicky Sondani beberapa waktu lalu.

Kemudian khusus untuk tahun 2017 ER juga selaku PPTK pada Kegiatan Pengadaan Alat peraga/praktek dan Buku Siswa TK dengan metode pengadaan langsung, namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pepres tentang pengadaan barang dan jasa.

"Atas perbuatannya, tersangka melanggar Pasal 2 dan atau Pasal 3 UU TPK Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah menjadi UU TPK Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 KUHP," tegasnya. (her/ril).