BONEPOS.COM, MAKASSAR – Pj Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb serius menjalankan instruksi Ketua KPK RI Firli Bahuri. Yakni, memberantas korupsi dengan turun ke lapangan.

Hal ditegaskan saat bertemu kepala daerah se-Provinsi Sulawesi Selatan di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (23/1/2020).

“Pesan saya, sebagai kepala daerah mari kita berantas korupsi bersama dengan turun langsung ke lapangan mengecek semuanya tanpa harus berpangku tangan menunggu laporan anggota,” jelas Firli.

Baca JugaDipimpin RPG, Bapemperda DPRD Sulsel Temui Penjabat Gubernur

Sejumlah langkah pencegahan korupsi telah dilakukan KPK RI. Pemerintah Kota Makassar sudah bergerak. Seperti diantaranya penagihan tunggakan pajak, peningkatan pajak daerah berbasis on line, dan penertiban aset daerah.

“Kami siap turun langsung ke lapangan sebagai upaya nyata pemberantasan korupsi sesuai instruksi ketua KPK RI,” ujar Iqbal Suhaeb.

Data yang dilansir KPK per September 2019, peningkatan pajak daerah kota Makassar dari September 2018 hingga September 2019 sebesar 10 persen atau Rp15.547.378.488 pada September 2018 naik menjadi Rp17.164.305.258 pada September 2019.

Penertiban aset daerah juga dilakukan oleh komisi anti rasuah bersama Pemkot Makassar.

Hingga September 2019 ada empat perumahan yang telah menyerahkan fasum fasosnya kepada Pemerintah Kota Makassar dengan total nilai aset sebesar Rp1.862.038.872.710. Jumlah ini terus meningkat hingga awal Januari 2020.

Baca JugaUIT Buka Prodi S3 Kesehatan dan S3 Adm Publik

Selain menertibkan fasum fasos, Pemerintah Kota Makassar juga menertibkan aset seperti kendaraan dinas baik roda empat maupun roda dua, maupun aset bergerak dan tidak bergerak lainnya dengan melakukan sensus aset di tahun 2019. (nan/ril)