OPINI: SIM, STNK, dan BPKB, Siapa Lebih Berhak Menerbitkan?

Revisi UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas memang sudah selayaknya digelar. Dimana kelak memberikan kejelasan untuk menempatkan fungsi dan peran masing-masing.

Baik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang berada di bawah naungan lembaga kepresidenan dan juga kementerian perhubungan sebagai lembaga negara yang membantu presiden.

Kementerian Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang perhubungan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Perhubungan menyelenggarakan fungsi: perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan; pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan.

Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perhubungan;
‌pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Perhubungan di daerah dan
‌pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

Menyimak UU No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dalam Pasal 87 ayat (1) yang berbunyi Surat Izin Mengemudi diberikan kepada setiap calon Pengemudi yang lulus ujian mengemudi. Dan ayat (2) Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan melihat UUD 1945 pasal 30 ayat 4 tertulis jelas “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga kemanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.”

Dari kedua pasal itu saling bertentangan, dan seharusnya jika ini sudah diperhatikan sejak awal, sebagai Lembaga Negara, Kementrian Perhubungan bisa melakukan Pengujian Perundang undangan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dari situ nantinya menjadi modal Kementerian Perhubungan untuk membawa ini ke DPR RI agar segera merevisi UU No. 22 Tahun 2009 ini.

Kalaupun jadi nantinya digelar Revisi Undang-Undang ini, semoga fokusnya lebih menitikberatkan dan mengarah ke Sumber Daya Manusia di Kementerian Perhubungan untuk mengelola semua, baik penerbitan SIM, STNK dan BPKB. (Muhammad Ashar Abdullah, S.H.,M.H.Li-Pengacara/ril)