OPINI: Hari Jadi Bone ke-690 Milik Siapa?

BONEPOS.COM, BONE - Bermula dari website pemerintah mewacanakan tentang perayaan Hari Jadi Bone (HJB) ke-690.

Kabar ini, tentunya menarik perhatian masyarakat Bone untuk mendukung event yang setiap tahunnya digelar.

Namun, di sisi lain pemerintah tidak banyak melibatkan masyarakatnya dalam proses pelaksanaan HJB ke-690 ini.

Beberapa kali pemerintah mengadakan pertemuan yang terlihat hanya orang-orang berseragam ASN. Dalam undangan yang beredar, terbaca Dewan Kesenian Bone juga diundang dalam rapat tersebut yang juga berseragam ASN. Mungkin juga, Budayawan yang diundang berseragam ASN. Apakah mungkin, pemerintah tidak senang dengan keberagaman?

Logo HJB ke-690 telah dipublikasikan beberapa hari lalu dalam website pemerintah. Logo serta filosofi dituliskan eksplisit di website itu.

Ternyata, logo ini memantik anak-anak muda yang mengerti desain untuk berkomentar dan berkarya. Sekarang di dunia maya bertebaran logo HJB ke-690, ini merupakan karya-karya desainer Bone yang berdomisili di luar dan di dalam kota Bone. Ini sekaligus kritik terhadap wacana visual yang dipublikasikan pemerintah. Tetapi, HJB milik siapa?

Ada yang menarik pernyataan Jusuf Kalla (JK) saat berbicara di salah satu tv Nasional baru-baru ini tentang pemerintahan. Bahwa pemerintahan kita saat ini disebutkan kadang-kadang terbuka, juga kadang-kadang tertutup.

Jusuf Kalla menegaskan juga tentang persatuan. Katanya, persatuan itu sangat kental dengan kepemimpinan yang adil tetapi dibutuhkan suatu tujuan yang baik. Tentunya masyarakat akan bersatu jika merasakan yang namanya adil.

Sependapat dengan JK, pemerintah Kabupaten Bone mungkin seperti daun putri malu, yang saat disentuh responsnya tertutup dan terbuka beberapa saat kemudian jika tidak ada yang menyentuhnya.

HJB adalah momentum mempersatukan masyarakat. Apalagi logo saat ini mengambil ikon Tugu Kelahiran JK. Selama ini JK dikenal sebagai tokoh perdamaian dan pemersatu bangsa. Tapi lagi-lagi Tugu JK ditafsirkan sebagai gencarnya pembangunan di Kabupaten Bone.

Pemerintah perlu peka membaca gejolak-gejolak yang terjadi dalam masyarakat. Jangan hanya diam dan acuh tak acuh, seakan-akan semua baik-baik saja. Setidaknya, pemerintah merespons apa yang menjadi perbincangan di tengah-tengah masyarakat. Coba kita renungkan, Hari Jadi Bone milik siapa. (Haryudi Rahman-Dosen IAIN Bone/ril)