Ini Oleh-oleh Bupati Luwu Utara Usai Ikut Sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa

BONEPOS.COM, LUWU UTARA - Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, menghadiri acara Sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa yang dirangkaikan dengan Rapat Kerja Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020, di Four Point By Sheraton Hotel, Makassar, Selasa (25/2/2020).

Acara ini dibuka Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, dan dihadiri Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Aferi Syamsidar Fudail, serta Direktur Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan Kemendes, Lutfi Latif.

Tak hanya itu, Kepala Daerah se-Sulsel juga hadir bersama Camat, Kepala Desa dan Lurah.

Dalam sambutannya, Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, menyampaikan, pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Kepala Desa serta Pendamping Desa dengan kewenangan desa, baik dalam bentuk ADD maupun bantuan keuangan dalam rangka membangun sinergi dan kolaborasi.

“Pemerintah Provinsi juga terus mendorong bagaimana kita berkolaborasi dan bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota karena provinsi juga memiliki anggaran Rp10 triliun, di mana uang provinsi ini adalah uang kabupaten/kota juga, tetapi di satu sisi uang kabupaten/kota bukan uang provinsi," tutur Nurdin Abdullah.

Ia menuturkan, Pemprov akan selalu turun ke daerah untuk berdiskusi apa yang dibutuhkan dan apa program prioritas pemerintah yang bisa disinergikan. Sehingga manfaatnya dirasakan oleh masyarakat Sulsel.

“Kepala desa harus membangun sistem perencanaan yang transparan, dan kuncinya bagaimana pendampingan dengan Perangkat Daerah terkait, dalam hal ini PMD, bisa berjalan baik,” pesannya.

Untuk itu, kata dia, Kepala Desa dan Pendamping Desa diharapkan bisa betul-betul bekerja secara profesional di lapangan.

“Inti dari pertemuan kita adalah penguatan, dengan jaminan kepala desa akan terus di-back-up untuk melakukan inovasi-inovasi di daerah guna mendorong peningkatan PAD di Provinsi Sulawesi Selatan," tandasnya. (jus/ril)