Motif di Balik Kepala L2Dikti wilayah IX Desak PPs UMI Bikin Satker

BONEPOS.COM, MAKASSAR - Jajaran Program Pascasarjana (PPs) Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, gelar silaturahmi bersama Kepala Lembaga Pendidikan Tinggi (LLDikti) wilayah IX Sulawesi.

Pertemuan dilangsungkan di Aula PPs UMI Makassar, Jl. Urip Sumoharjo, Jumat (28/2/2020).

Hadir langsung Kepala LLDikti wilayah IX Sulawesi, Prof. Jasruddin, Direktur PPs UMI, Prof Baharuddin Semmaila, Asdir I Prof Abdurrahman, Asdir II, Prof Sufirman Rahman, Asdir III, Dr ST. Maryam.

Direktur PPs UMI, Prof Baharuddin Semmaila menyampaikan, agenda silaturahmi dengan LLDikti sudah lama direncanakan, namun kini baru terealisasikan.

"Silaturahmi ini diagendakan sejak lama, Hari ini baru terwujud. Kami berdosa jika tak bertemu Pak kepala LLDikti," akunya.

Pada kesempatan ini juga. Prof Baharuddin memperkenalkan struktur jajaran Asisten Direktur (Asdir) di PPs UMI Makassar yang dipimpinnya.

Kepala LLDikti Sulawesi, Prof Jasruddin berujar, perlunya pengembangan SDM di PPs UMI agar setara dengan perguruan tinggi lainya yang berkembang maju di Indonesia.

Menurutnya, selama memimpin LLDikti, dia mengupayakan peningkatan program studi di jenjang pendidikan Magister (S2) dan Doktor (S3) lebih baik lagi.

"Ada program kami di L2Dikti, bagaimana program peningkatan S2 dan S3. Kita tahu program di luar Jawa sudah buka peluang bagi Indonesia Timur. Semoga diupayakan semua prodi di PPs UMI dapat akreditasi A. Agar membuka peluang bagi masyarakat Timur di Papua dan lainya," tuturnya.

Ia berpendapat UMI sebagai PTS terbaik di Indonesia sehingga sangat baik jika memberikan kesempatan baik kepada masyarakat. Tentu kata dia, pengembangan jumlah program studi juga perlu ditingkatkan.

"PPs UMI mau banyak uang tambah mahasiswa, tambah mahasiswa tambah program studi. Maka harus jumlah prodi dari 15, usahkan sampai 20 atau 25 prodi. Ini perlu dikembangkan," sebutnya.

Oleh sebab itu, Prof Jasruddin mendesak pihak PPs UMI agar segera membentuk tim satuan kerja (satker) pengembangan program studi. Hal ini agar mempermudah pengusulan ke Kementerian Pendidikan Tinggi agar mendapat persetujuan.

"Sekarang butuh banyak kerja. Bukan parintah. Target berapa prodi baru kita ajukan nantinya. Saat ini ada aturan baru, mempermudah untuk dibuka program studi. Gunakan semua peluang yang ada," kuncinya. (ril)