Kepala Desa Jangan Malu Belajar, Mendagri Wanti-wanti Khusus

BONEPOS.COM, PALEMBANG - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan, ada dua cara untuk mengembangkan kemampuan dasar administrasi keuangan kepala desa.

Pertama, para kepala desa secara sukarela, berinisiatif untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan ini secara pribadi. Caranya
tanya kepada yang sudah berhasil. Lihat dan belajar ke desa yang berhasil dan telah sukses membangun desanya. Jangan malu untuk belajar kepada kepala desa yang berhasil.

"Belajar ke situ, bagaimana caranya seperti itu, tanya, atau minta arahan, tanya kepada orang di tingkat pemerintahan kabupaten atau provinsi yang kita anggap ini orang jagoan mengerti, baik hati, dan ikhlas mau memberikan ilmunya, belajar. Ini namanya proses dari bawah, buttom up, belajar sendiri," jelas Menteri Tito saat memberi arahan di acara Rapat Kerja Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020, di Gedung Main Dining Hall, Komplek Jakabaring Sport City (JSC), Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (28/2/2020).

Cara kedua, kata Tito, lewat cara top down. Melalui pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau Kemendagri.

Jadi instansi pemerintahan yang berikan pelatihan singkat, bagaimana mengelola keuangan dan orang dengan baik. Bagaimana cara mengelola administrasi pemerintahan, ini yang perlu diberikan.

" Yang ringan-ringanlah, dan kemudian mempelajari tadi dari pemerintah. Makanya saya minta betul di provinsi ada BPSDM, Bandiklatnya, tolong mungkin pemerintah kabupaten atau kota juga bisa membuat kursus singkat saja. Anggarkan supaya ada pelatihan-pelatihan singkat kepada kepala desa. Sehingga mereka secara bergilir, upaya mereka paham apa yang dikerjakan, dan bisa berinovasi dan berkreatif," tuturnya.

Dana desa, kata Tito, mesti diawasi pengelolaan dan penggunaannya. Jangan sampai, dana desa disalahgunakan. Salah sasaran. Karena itu, ia minta para camat untuk pro aktif ikut mengawasi.

Begitu juga dengan biro pemerintahan di Pemda, para inspektorat baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Semuanya harus ikut mengawasi.

"Bukan hanya pengawas, tetapi juga nasihat, supervisi dan memberikan dukungan untuk pendampingan, mau diapakan dan bagaimana mengatur keuangannya, administrasinya seperti apa. Agar jangan sampai melanggar hukum," sebut Tito.

Khusus kepada para penegak hukum, baik itu Kajati, Kajari dan jajaran kepolisian, Tito juga meminta untuk mengawasi dana desa. Serta membantu kepala desa agar dalam mengelola dana desa, tidak ada aturan yang dilanggar.

Katanya, ada dua fungsi dari penegak hukum yang bisa dilaksanakan kaitannya dengan penggunaan dana desa. Fungsi pertama adalah fungsi konsultasi dan adviser. Jadilah penasehat atau konsultan. Yang kedua adalah fungsi penegakan hukum kalau terjadi pelanggaran,

"Nah kita paham dari data-data yang kami miliki. Sekali lagi saya tidak mengatakan bapak kepala desa dan ibu-ibu kepala desa itu rendah pengetahuannya, tidak, tetapi dari data yang kita miliki, 60 persen, mohon maaf tidak tamat SLTA di seluruh Indonesia. Sehingga bisa saja ini salah administrasi. Kalau salah-salah administrasi jangan lapor langsung penegak hukum, berikan bimbingan. Jadi rekan-rekan pengawas internal, inspektorat, kepala biro pemerintahan, Polri, kejaksaan, berikan bimbingan agar teman-teman kepala desa ini, yang administrasinya kurang-kurang bantu mereka untuk diperbaiki, saya kira itu," ucap Tito.

Kecuali kata Tito, jika dana desa itu digunakan oleh kepala desa untuk keperluan pribadi. Maka, untuk kasus yang seperti ini, harus diproses secara hukum. Karena sudah menyalahgunakan dana desa. (ril)