Legislator Sulsel Sorot Pelantikan Malam Hari ala Pemprov Sulsel

BONEPOS.COM, BONE - Lima bulan terakhir ini, Pemprov Sulsel gencar melaksanakan mutasi di lingkup pemerintahannya.

Tak ayal, mutasi ini menimbulkan keresahan di kalangan ASN dan memantik tanda tanya dari berbagai kalangan.

Hal tersebut mengemuka pada Diskusi Publik yang digelar Gegara Institute di warkop 115 Jl. Toddopuli Raya Utara, Kota Makassar siang hingga sore, Selasa (3/3/2020).

Diskusi publik ini mengusung tema ‘Dendam Politik di Balik Mutasi’, menghadirkan narasumber antara lain, Prof. Aminuddin Ilmar (Pakar Hukum Tata Negara), DR. Hasrullah (Pakar Komunikasi dan Politik Unhas), Buhari Kahar Muzakkar (Politikus), dan Selle KS Dalle (Anggota DPRD Sulsel yang membidangi pemerintahan).

Prof. Aminuddin Ilmar melihat mutasi di Pemprov Sulsel dibawa kendali Gubernur, Nurdin Abdullah terkesan terjadinya jual beli jabatan. Baginya, Nurdin Abdullah tidak memperhatikan rambu yaitu aturan berlaku.

“Bukan dendam politik saja, tapi ada kaitannya dengan jual beli jabatan di Pemprov Sulsel. Tidak ada masalah kalau pemerintah baru melakukan mutasi, tapi norma aturan harus diperhatikan,” jelas Prof.Aminuddin Ilmar, memulai diskusi, di Warkop 115, Selasa (3/2/2020).

Pemberhentian jabatan dan penurunan pangkat, ini yang tidak mesti dilakukan. Ini harus menjadi perhatian Pemprov Sulsel.

Pada kesempatan itu, Buhari Kahar Muzakkar juga memaparkan, mutasi pejabat di Pemprov Sulsel didasari terima kasih atas proses Pilkada lalu.

“Adanya mutasi yang menghadirkan kegaduhan disebabkan adanya terima kasih atas jasa politik pada proses Pilkada Gubernur Sulsel," tuturnya.

“Gubernur harus melunasi utangnya di Luwu Raya, khususnya di kota Palopo. Di sana Nurdin Abdullah pemenang kedua se-Luwu raya. Nurdin Abdullah harus memperhatikan ASN di sana. Utang itu harus terbayarkan sebagai ucapan terima kasih," tambahnya.

Sementara itu, Legislator DPRD Sulsel, Selle KS Dalle memaparkan, sepanjang sejarah, hanya di pemerintahan, Nurdin Abdullah yang melakukan mutasi menimbulkan masalah. Baginya, ada mekanisme yang tidak diperhatikan oleh Pemprov.

“Harus diakui pemerintah Pemprov Sulsel saat ini dalam mutasi menimbulkan masalah. Orang dilantik di malam hari ini adalah masalah besar, ada admistrasi yang salah. Ada yang kehilangan jabatan, ada pejabat lompat pangkatnya dilantik (dipaksakan). Enam bulan sebelum pensiun tidak boleh lagi promosi jabatan, ini juga melanggar," paparnya.

"Termasuk orang di-nonjob jabatannya, harus ada alasan mendasar dan mekanisme yang dilalui,” kata Selle KS Dalle.

Terakhir, DR Hasrullah dalam penjelasannya menyampaikan, Gubernur Nurdin Abdullah harus belajar dari Gubernur sebelumnya. Yaitu, menjadikan lawan politiknya menjadi kawan dalam menghadirkan pemerintahan yang sehat.

“Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang sinergi dengan semua unsur dan golongan. Gubernur harus mendengar anggota DPRD, jangan sampai ada hak angket kedua,” tandasnya. (rls/ril)