Di Hadapan KPK, Mendagri Kumpulkan 500 Pejabat di Surabaya

BONEPOS.COM, SURABAYA - Rapat Kordinasi Teknis (Rakortek) Perencanaan Pembangunan Regional 1 yang meliputi 16 propinsi wilayah Timur digelar oleh Kemendagri di Surabaya, Rabu (4/03/2020).

Rakortek ini merupakan forum sinkronisasi perencanaan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Acara dihadiri oleh sekitar 500 pejabat dari Pemerintah Daerah di 16 provinsi Indonesia Bagian Timur (IBT).

“Lewat Rakortek ini, Rencana Kerja Pemerintah Tahunan Daerah, yaitu untuk tahun 2021, akan kita susun dan sinkronkan dengan prioritas Pemerintah Pusat," jelas Tito.

“Artinya, forum ini merupakan forum musyawarah dimana RPJM kita turunkan bersama ke dalam rencana kerja tahunan. Pegangan kita bersama adalah lima prioritas pembangunan yang merupakan visi misi Presiden yang sudah tertuang ke dalam RPJM," sambungnya.

Hadir dalam acara tersebut Ketua Komisioner KPK, Komjen Firli Bahuri, Gubernur Provinsi Jawa Timur Khofifah Indar Prawansa dan Deputi Pembangunan Regional Bappenas, Dirjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri Hudori, Staf Khusus Mendagri Prof Muchlis Hamdani, dan Kastorius Sinaga.

“Asas atau prinsip perencanaan kita mengenal istilah 'money follows the program'. Bukan sebaliknya, bahwa program ‘dicocok-cocokkan’ ke dana anggaran untuk nenghabiskan anggaran yang ada," ulas Tito.

Artinya, Daerah menyusun program yang mencerminkan kebutuhan daerah dan selaras dengan lima prioritas visi misi Presiden.

“Sehingga setiap Rupiah dari sekitar Rp856 Triliun yang setiap tahun ditransfer dari Pusat ke Daerah lewat APBN benar-benar tepat guna,” tegas Tito.

Dalam penyusunan program tersebut terdapat ‘musyawarah’ dimana Pusat, secara sektoral, akan menilai secara seksama apakah usulan program daerah tersebut sudah sinkron dengan arah prioritas Pusat.

Tito, kemudian menjabarkan dengan lengkap dan detail masing-masing konteks dan data statistik pendukung atas urgensi lima prioritas pembangunan yang menjadi visi misi Presiden Jokowi.

“Setiap prioritas visi misi Presiden tersebut memiliki landasan data dan pola pikir yang sesuai dengan kondisi tantangan dan peluang kita sebagai bangsa," lanjut Tito.

“Pembangunan SDM unggul sebagai visi misi Presiden yang pertama, misalnya, kita fokuskan di dalam RPJM kita mengingat fakta bahwa Indonesia akan menikmati ‘bonus geografi’ berupa dominasi usia muda produktif berumur 15-64 di tahun 2025-2035," lanjutnya.

Maka dari sekarang, kata Tito, harus fokus pada pengembangan sektor kesehatan, pendidikan dan pemberantasan stunting, sebagai prasyarat agar kelak bonus demografi tersebut menjadi modal, dan bukan menjadi beban bagi Indonesia di masa mendatang.

“Rakor perencanaan teknis tahunan seperti sekarang ini akan memastikan semua perencanaan daerah bersama-sama menuju ke prioritas tersebut," sebut Tito.

“Program yang disusun benar-benar harus berdasarkan kebutuhan masyarakat sesuai prioritas yang menjadi pegangan kita bersama dan bukan untuk meladeni 'kepentingan rekanan'," tutur Tito yang disambut tepuk tangan meriah dari peserta.

“Jangan ada lagi proyek pengadaan di daerah yang nyata-nyatanya berpola terbalik, yaitu 'programme follows the money', yang ujung-ujungnya tak dibutuhkan atau tidak berguna bagi masyarakat," kunci Tito. (ril)