Mau PAD Meningkat? Begini Caranya

BONEPOS.COM, SEMARANG - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hadi Prabowo menuturkan, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu langkah untuk menyukseskan Program Prioritas Nasional.

Hal itu disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Regional I di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (5/3/2020).

“Memasuki tahun 2020 seiring dengan masa jabatan Bapak Jokowi bersama K.H. Ma’ruf Amin, ini memang di dalam pelaksanaan khususnya RPJMN yang telah ditetapkan berdasarkan atas Perpres Nomor 18 Tahun 2020. Yang pertama tentunya kita upayakan peningkatan kualitas SDM, kualitas SDM dalam ketentuan pembahasan rapat ini tentunya adalah upaya bagaimana kita menyikapi permasalahan ke depan yang semakin kompleks terutama kaitannya untuk peningkatan pendapatan asli daerah,” ujar Hadi.

PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang. Namun, Hadi menilai penerimaan PAD di beberapa daerah belum optimal karena beberapa faktor.

“Karena PAD ini menurut evaluasi dari Ditjen Keuda memang belum optimal, artinya belum maksimal terhadap potensi yang dimiliki. Karena apa? Baik itu kaitannya pajak dan retribusi daerah ini masih ditemui adanya beberapa kendala. Yang pertama tentunya kaitannya sarana prasarana yang belum lengkap, antara lain di dalam peningkatan inovasi-inovasi yang harusnya kita masuk, dilakukan didasarkan atas teknologi informasi. Yang kedua memang pendataan survei dan pengawasan terhadap pemungutan daerah ini juga belum optimal. Yang ketiga bahwa realisasi pendapatan daerah baik itu perencanaan maupun di dalam capaiannya belum didasarkan atas potensi yang konkret dan real. Kemudian juga upaya intensifikasi belum maksimal, belum tegasnya beberapa daerah dalam penerapan sanksi terhadap keterlambatan baik pembayaran maupun pelaporan, dan yang lebih khusus konsolidasi yang sangat intens antara Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan tentunya Pemerintah Pusat dalam hal ini Ditjen Keuda Kemendagri,” paparnya.

Oleh karena itu, dalam Rapat Koordinasi Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Regional I di Semarang, tersebut diharapkan menjadi forum untuk dapat mengkomunikasikan berbagai hambatan dan solusi untuk meningkatkan setiap PAD di daerah masing-masing.

“Tentunya dalam forum ini diupayakan adanya baik terkait dengan kelemahan dan hambatan yang dilakukan oleh daerah dan tentunya pusat bisa memberikan solusi-solusi penyelesaiannya,terutama yang lebih khusus adalah inovasi suatu sistem di dalam upaya kita mendapatkan data yang lebih akurat,” ujarnya.

PAD yang terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMD dan lain-lain, tersebut bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Oleh karena itu, daerah diharapkan mampu berinovasi untuk dapat meningkatkan PAD.

Meski demikian, Hadi menekankan hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMD dan lain-lain tersebut, ditujukan bukan untuk memberatkan masyarakat namun justru untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

“Kalau manfaat pajak dan retribusi tujuannya bukan memberatkan masyarakat namun di dalam kapasitas peningkatan pelayanan kepada masyarakat sehingga kontra prestasi ini juga betul-betul dilakukan, dibuktikan agar masyarakat baik itu wajib pajak atau wajib retribusi juga menerima timbal baliknya, sehingga pemerintah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat,” pungkasnya. (ril)