OPINI: Ketaatan Hukum Masyarakat Ditengah Pandemi Covid-19

BONEPOS.COM - HAND OVER M. Aris Munandar

Fenomena wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) akhir-akhir ini menjadi perbincangan publik internasional khususnya di Indonesia. Sebelumnya, keberadaan wabah Covid-19 ini pertama kali diumumkan oleh Chinese Center for Disease Control and Prevention bahwa telah ditemukan virus jenis baru (SARS-CoV-2) yang selanjutnya disebut sebagai Covid-19. Virus tersebut pertama kali ditemukan di Wuhan, China.

Berdasarkan jurnal medis The Lancet dikatakan bahwa kasus pertama Covid-19 terjadi pada 1 Desember 2019, di mana orang pertama yang terkena Covid-19 tersebut tidak punya kontak dengan pasar hewan di Wuhan.

Seperti yang dilansir oleh bbc.com, bahwasanya menurut salah seorang dokter senior dari Rumah Sakit Jinyintan di Wuhan dan salah seorang penulis hasil penelitian tersebut mengatakan pasien pertama berusia lanjut dan mengidap Alzheimer (penyakit otak yang mengakibatkan penurunan daya ingat, kemampuan berpikir dan bicara, serta perubahan perilaku secara bertahap).

Tetapi menurut World Health Organization (WHO), hipotesis bahwa wabah berawal dari pasar tersebut dan mungkin ditularkan dari binatang hidup ke manusia sebelum menyebar dari manusia ke manusia sangat mungkin diterima (Sumber: bbc.com).

Covid-19 sendiri memiliki gejala seperti kehilangan indera perasa dan penciuman, kelelahan fisik, kelelahan mental, kehilangan nafsu makan, sakit perut, dan sakit mata (Sumber: tribunnews.com). Sedangkan menurut Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Amerika Serikat, bahwa gejala yang acap kali terjadi pada pasien Covid-19 ketika mereka terinfeksi adalah demam, batuk, dan sesak napas.

Masa inkubasi dari Covid-19 menurut NCBI dalam Jurnal Annals of Internal Medicine (Edisi 10 Maret 2020), menyimpulkan bahwasanya masa inkubasi Covid-19, dapat terjadi selama sekitar 5 hari atau seperti SARS. Terkait gejala yang muncul akibat infeksi virus tersebut memungkian nampak pada masa inkubasi tersebut berlangsung (Sumber: tirto.id).

Seiring dengan perkembangannya, gejala yang dialami oleh pasien terinfeksi Covid-19 sangatlah variatif, bahkan secara umum pasien hanya mengalami gejala sakit ringan dan nyaris tidak memberikan tanda-tanda terinfeksi virus tersebut.

Oleh karenanya, setiap orang memang direkomendasikan untuk senantiasa menjaga imunitas tubuh dan melakukan pemeriksaan disetiap fasilitas kesehatan yang tersedia ketika mengalami gejala-gejala tersebut. Terlebih telah dikeluarkan maklumat dari Pemerintah untuk senantiasa menaati segala aturan yang berlaku untuk mencegah penularan Covid-19.

Kebijakan Covid-19 VS Kebutuhan Sosial

Segelintir kebijakan telah diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam menyikapi wabah Covid-19, setelah sebelumnya WHO melalui Direktur Jenderal Tedros Adhanom Ghebreyesus menyatakan bahwa Covid-19 sebagai pandemi global karena virus tersebut telah menginfeksi sebanyak 121.000 orang di dunia (Sumber: kompas.com).

Disebut sebagai pandemi karena wabah penyakit yang terjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografis yang luas. Berdasarkan hal itulah maka pemangku kekuasaan Indonesia menerbitkan kebijakannya untuk kemudian ditaati oleh masyarakat. Hal tersebut bersesuaian dengan amanat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum”.

Sebagai negara yang berlandaskan hukum, maka segala tindakan atau perilaku Pemerintah maupun masyarakat Indonesia haruslah sesuai dengan hukum atau aturan serta kaidah-kaidah dan norma-norma yang berlaku.

Memang menjadi dilematika bagi masyarakat dengan adanya wabah Covid-19 tersebut. Hal ini dikarenakan, setelah dikeluarkannya kebijakan terkait Social Distancing (jarak/pembatasan sosial) maka hampir seluruh kegiatan masyarakat yang sejatinya dikerjakan di luar rumah beralih dikerjakan di dalam rumah (work from home).

Bukan hal yang mudah untuk dilaksanakan oleh semua masyarakat khususnya bagi pekerja harian seperti driver ojek online, pekerja serabutan dan lainnya yang mencari nafkah berdasarkan gaji per hari. Selain itu, dalam hal ibadah Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menerbitkan Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 yang berisi 9 poin. Salah satu poin fatwa tersebut berbunyi bahwa

“Orang yang sehat dan yang belum diketahui atau diyakini tidak terpapar COVID-19 dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia boleh meninggalkan salat Jumat dan menggantikannya dengan shalat dhuhur di tempat kediaman, serta meninggalkan jamaah shalat lima waktu atau rawatib, tarawih, dan ied di masjid atau tempat umum lainnya.” Tentunya bagi umat Islam fatwa tersebut haruslah dijadikan pedoman dalam melaksanakan ibadah.

Segala kebijakan tersebut tentunya memiliki dasar hukum yang jelas khususnya terkait pembatasan sosial berskala besar. Di dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dijelaskan bahwa “Pembatasan sosial berskala besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.”

Pembatasan sosial tersebut dilakukan dalam rangka mitigasi faktor risiko di wilayah pada situasi kedaruratan kesehatan masyarakat. Adapun yang menjadi tujuan pembatasan sosial berskala besar tersebut adalah untuk mencegah meluasnya penyebaran penyakit kedaruratan kesehatan masyarakat yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu.

Berdasarkan Pasal 59 ayat (3) UU Kekarantinaan Kesehatan, disebutkan bahwa pembatasan sosial berskala besar meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Kenyataan hari ini telah dilakukan peliburan sekolah, tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan dan pembatasan di tempat umum yang kesemuanya itu beralih menjadi work from home.

Berbicara kenyataan (das sein), ada banyak persoalan yang sebenarnya menjadi faktor penghambat sehingga segala kebijakan Pemerintah tersebut sangat sulit ditaati oleh masyarakat, di antaranya faktor ekonomi, sosial, agama dan kebudayaan.

Perlu diketahui, bahwa dalam melakukan pembatasan sosial berskala besar tersebut telah diatur sedemikian rupa pertimbangan-pertimbangan hukum yang harus diketahui oleh Pemerintah, sebagaimana dalam Pasal 49 ayat (2) UU Kekarantinaan Kesehatan dikatakan bahwa pembatasan sosial berskala besar harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan.

Salah satu faktor yang sangat vital adalah faktor ekonomi, hal ini karena mayoritas pekerjaan masyarakat Indonesia berada di luar ruangan, seperti contoh dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) Tv One 24 Maret 2020 ditampilkan seorang pengendara ojek online yang menjelaskan betapa sulitnya melaksanakan kebijakan social distancing tersebut karena untuk menafkahi istri dan anaknya satu-satunya cara yaitu dengan melakukan ojek online.

Selain itu, kebiasaan masyarakat Indonesia yang komunal yakni suka berkumpul tentunya akan sangat sulit untuk diubah dalam waktu yang cukup singkat dan mendesak seperti ini. Sehingga peranan aparat penegak hukum sangatlah penting dalam menegakkan hukum yang ada, sebab lex dura sed tamen scripta (betapa pun kejamnya suatu hukum, namun seperti itulah adanya). Dan tentunya hukum dibuat untuk kepentingan rakyat sebagaimana asas hukum salus populis suprema lex esto (keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi) yang dikemukakan oleh Marcus Tullius Cicero (Filsuf Italia).

Kepolisian Republik Indonesia sendiri telah menerbitkan Maklumat dalam menyikapi Covid-19 tersebut. Melalui Maklumat Kapolri No. Mak/2/lll/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19), maka setiap orang yang melanggar kebijakan social distancing akan dilakukan penegakan hukum.

Hal tersebut tertuang dalam poin kedua Maklumat Kapolri tersebut yang menjelaskan bahwa untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat maka Kapolri mengeluarkan Maklumat untuk tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak, baik di tempat umum maupun di lingkungan sendiri seperti

1) pertemuan sosial, budaya, keagamaan dan aliran kepercayaan dalam bentuk seminar, lokakarya, sarasehan dan kegiatan lainnya yang sejenis;
2) kegiatan konser musik, pekan raya, festival, bazaar, pasar malam, pameran, dan resepsi keluarga;
3) kegiatan olah raga, kesenian, dan jasa hiburan;
4) unjuk rasa, pawai, dan karnaval;
5) kegiatan lainnya yang menjadikan berkumpulnya massa.

Apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan Maklumat tersebut, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sudah menjadi kewajiban bagi setiap orang untuk mengetahui Maklumat tersebut agar tidak ada yang dikenai sanksi.

Faktor Ketaatan Hukum

Kepatuhan atau ketaatan hukum pada prinsipnya sangat ditentukan oleh kesadaran hukum masyarakat. Adapun yang menjadi indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto di antaranya pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Setiap kesadaran hukum akan berimplikasi pada kadar kepatuhan hukum dari masyarakat itu sendiri.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh H. C. Kelman (1966) dan L. Posipil (1971) dalam buku Achmad Ali (2009), bahwa kualitas ketaatan atau kepatuhan hukum dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu: 1) Ketaatan yang bersifat compliance, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut terkena sanksi.

Kelemahan ketaatan jenis ini, karena membutuhkan pengawasan yang terusmenerus; 2) Ketaatan yang bersifat identification, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak. 3) Ketaatan yang bersifat internalization, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nila intristik yang dianutnya.

Perlu diketahui bersama bahwa kesadaran hukum pada dasarnya adalah persoalan praktik empiris. Hal tersebut bersesuaian dengan apa yang dikemukakan oleh Ewick dan Silbey dalam buku Achmad Ali (2009), bahwa “kesadaran hukum” terbentuk dalam tindakan dan karenannya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai perilaku”, dan bukan “hukum sebagai aturan norma atau asas”. Secara sederhana kesadaran hukum bertitik tumpu pada kebutuhan sosial.

Sebagai analogi, sekelompok masyarakat memiliki kebutuhan jaminan sosial nasional di bidang kesehatan maka, Pemerintah bersama wakil rakyat wajib membentuk badan yang menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional tersebut melalui undang-undang. Namun yang terpenting adalah apa sebenarnya faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri?.

Hal tersebut telah dijawab oleh Soerjono Soekanto (2014) dalam bukunya menyebutkan bahwasanya faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah a) faktor hukum itu sendiri; b) faktor penegak hukum; c) faktor sarana atau fasilitas; d) faktor masyarakat; dan e) faktor kebudayaan.

Berdasarkan hal itu maka dapat dipahami bahwasanya faktor ketaatan hukum pada prinsipnya didasarkan pada kesadaran masyarakat dan hukum itu sendiri. Jadi jika hari ini masyarakat sangat sulit melaksanakan kebijakan terkait Covid-19, maka dapat diduga kuat ada suatu permasalahan praktis yang harus diteliti kembali oleh pemangku kebijakan untuk kemudian dilakukan penyesuaian.
Pada akhirnya terdapat suatu kenyataan di masyarakat bahwa antara kebijakan dan kebutuhan harus disesuaikan.

Kebijakan social distancing pada dasarnya memang sangat baik untuk mencegah penularan Covid-19, namun pertimbangan yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah adalah jaminan ketersediaan bahan pangan, serta kebutuhan sehari-hari masyarakat terutama yang tergolong dalam ekonomi menengah ke bawah sebagaimana ketentuan UU Kekarantiaan Kesehatan.

Hal tersebut juga bersesuaian dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular, bahwa biaya yang timbul dalam upaya penanggulangan seperlunya dibebankan pada anggaran Pemerintah Daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka Pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin pelayanan kesehatan secara gratis mulai dari tingkat perkotaan hingga pedesaan, mendistribusikan alat dan bahan yang menunjang kesehatan, mendistrtibusikan obat-obatan, memberikan fasilitas keamanan pribadi bagi tenaga kesehatan yang bertugas menangani pasien Covid-19, serta menjamin ketersediaan bahan pangan murah bagi masyarakat.

Lebih daripada itu, kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat tekait kebijakan Covid-19 memang diperlukan agar dapat membantu Pemerintah dalam mengentaskan penularan virus corona yang sangat meresahkan tersebut.

Penulis:
M. Aris Munandar, SH.
(Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Hasanuddin/Dewan Pertimbangan Komisariat KAMMI Komisariat Sosial Humaniora Universitas Hasanuddin Periode 2019-2020)