Stok Terbatas, APD Pesanan Diskes Bone Datang Bertahap

BONEPOS.COM - GRAFIS/RANGGA ILUSTRASI

BONEPOS.COM, BONE - Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) untuk penanganan virus Corona atau Covid-19 di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan dipertanyakan sejumlah pihak. Pasalnya hingga kini, saat ini petugas yang menangani penularan virus Corona di Bone masih sangat kekurangan APD.

Padahal Tim Gugus Covid-19 Kabupaten Bone, telah mendapatkan kucuran anggaran dari Pemerintah Daerah sebesar Rp 1,3 miliar hanya untuk pengadaan APD.

"Pengadaan APD ini kita serahkan langsung ke Dinas Kesehatan, karena teknisnya mereka yang lebih tahu," kata Ketua Satgas Covid-19 Bone, Dray Febrianto, Jumat (3/4/2020).

Terpisah, Juru Bicara Satgas Covid-19 Bone, drg Yusuf Tolo menyebutkan, bahwa hingga saat ini APD yang dipesan pihak Dinkes belum baru sebagian yang datang.

"Baru sebagian yang datang, diantaranya, set pakian berupa kacamata, masker, pelindung kepala, disinfektan, thermogun," kata Yusuf

"Sementara ini yang belum datang yaitu pakaian (baju hazmat) yang terpisah, masker N-95 dan thermogun. Ini baru sebagian kita drop ke sejumlah Rumah Sakit dan Puskesmas di Bone, keterlambatan ini karena memang stok yang tidak ada," tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Bone, Andi Muh Salam mendesak pemerintah daerah (Pemda) agar dapat memastikan ketersediaan APD, khususnya untuk tenaga kesehatan dan petugas digarda terdepan.

"Pemda harus memastikan ketersediaan APD ini, khususnya bagi tenaga medis dan petugas-petugas yang terlibat langsung dalam penanganan Covid-19 ini," kata Dia kepada Bonepos.com, Jumat (3/4/2020).

Ketua Fraksi Nasdem ini menyebutkan, bahwa ada banyak cara yang bisa dilakukan Pemda dalam rangka mempercepat pengadaan APD ini salah satunya dengan memberdayakan pelaku UMKM.

"Salah satunya memberdayakan usaha mikro dan menengah yang ada di daerah menggerakkan produksi APD dengan melibatkan perusahaan tekstil didaerah termasuk UMKM," ungkapnya.

Tentunya, lanjut Dia, mekanisme pembuatan APD seperti masker harus memenuhi standar teknis yang dianjurkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Selain itu juga pemerintah daerah harus melarang penjualan APD dengan harga yang tidak wajar di pasaran. (her/ril).