Jurus “Sakti” Bupati Lawan Corona

BONEPOS GRAFIS - RANGGA BONEPOS GRAFIS

BONEPOS.COM, BONE - Penanganan virus Corona (Covid-19), menjadi tanggung jawab bersama. Semua elemen punya caranya masing-masing menghadapi Covid-19.

Tak terkecuali bagi Kepala Daerah di Sulawesi Selatan. Bonepos.com, merangkum tiga Bupati, yakni Bupati Bone, Wajo, dan Sinjai. Seperti apa langkah strategis yang ditempuh. Begini ulasannya.

Bupati Bone

Bupati Bone, Andi Fahsar Mahdin Padjalangi menegaskan, apabila ada oknum ASN yang ditemukan berkeliaran tanpa ada izin resmi dari pimpinan atau tidak ada kepentingan yang sangat penting maka akan diberikan sanksi tegas.

"Apabila ada yang ditemukan demikian dan tercatat oleh Satpol PP mangkir 1 kali maka akan diberikan denda TPP 5 persen. Kemudian 5 kali mangkir dalam bulan itu maka tidak diberikan TPP 1 bulan," tegas Andi Fahsar, Selasa (7/4/2020)

Ada 12 poin yang digratiskan Pemkab Bone meliputi pajak hotel dan pajak restoran, pajak tempat hiburan, pajak air tanah, retribusi pasar, pemakaian kekayaan daerah, pajak Rumah Pemotongan Hewan (RPH), pelelangan, rekreasi dan olahraga, retribusi pelayanan persampahan, pengujian kendaraan bermotor serta pajak IMB di bawah bangunan Rp 5 miliar.

Tidak hanya itu, Fahsar juga menerapkan jam operasional seluruh Pasar di wilayahnya, serta membatasi sementara akses masuk penumpang di Pelabuhan Bajoe, termasuk melakukan sreening di empat perbatasan masuk dan keluar wilayah Bone.

Selain itu juga, bagi warga Bone yang terdampak dari pembatasan Covid-19 ini, Dia juga meng-gratiskan pembayaran air Perusahaan Daerah Air Minum(PDAM) bagi warga Bone.

Untuk anggaran penanganan corona sendiri. Pemkab Bone mengalokasikan anggaran sebesar Rp 42 miliar.

Bupati Wajo

Bupati Wajo, Amran Mahmud jauh-jauh hari sebelumnya telah mengambil langkah tegas dengan memperketat di jalur perbatasan masuk dengan melakukan screening.

Amran juga merupakan Bupati pertama di Sulsel yang membelakukan sistem Work From Home (WFH) bagi para ASN.

Selain itu, Bupati Amran menyiapkan Social Savety Net (SSN), berupa pemberian bahan kebutuhan pokok, serta pembebasan biaya air minum bagi pelanggan (Warga Miskin) PDAM selama masa tanggap Covid-19.

Sementara itu, terkait anggaran, setelah melalui serangkaian pembahasan lewat konferensi video bersama DPRD, disepakati, adanya peralihan anggaran APBD 2020 sebesar Rp 23.7 miliar untuk menanggulangi dampak yang timbul akibat pandemi Covid-19.

Bupati Sinjai

Bupati Sinjai, Andi Seto Asapa akan menindak dan menjatuhakan sanksi jika ditemukan ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang keluyuran di tempat keramaian, seperti warung kopi.

Bupati Seto juga dengan tegas melarang warga perantau mudik ke Kabupaten Sinjai.

Selain itu, Bupati Seto juga menyumbangkan gajinya selama masa pencegahan Virus Corona (Covid-19) di Sinjai.

Terkait anggaran penanganan Covid-19 di Sinjai, Pemkab Sinjai melakukan refocusing anggaran dengan rencana menggelontorkan Rp8 miliar hingga Rp9 miliar. (her-sug-air/ril)