Pasca Covid-19, Sinjai Siapkan Stimulus untuk UMKM, Begini Kata Seto

BONEPOS.COM, SINJAI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai serius melakukan pencegahan dan penanganan Covid-19.

Terbukti, Pemkab Sinjai menyusun berbagai langkah atau kebijakan strategis untuk membantu warganya yang terdampak.

Hal itu diungkapkan Bupati Sinjai Andi Seto Gadhista Asapa dalam Video Teleconference yang digelar bersama Camat se-Kabupaten Sinjai, Rabu (8/4/2020).

Kabupaten Sinjai di bawah kepemimpinan Andi Seto Asapa (ASA)-Andi Kartini Ottong akan mempertimbangkan memberikan penguatan kepada warga yang terdampak secara ekonomi akibat Corona.

Bukan hanya itu, di rapat koordinasi penanganan Covid-19 yang melibatkan semua pimpinan SKPD dan para camat, Bupati Andi Seto Asapa (ASA) menginstruksikan jajarannya untuk tidak main-main dengan penanganan Covid-19.

"Kita bersyukur bahwa di Kabupaten Sinjai belum ada positif. Tetapi kita tidak boleh lengah dalam hal penangangan, kita harus bergandengan tangan dalam melakukan upaya pencegahan. Kami akan terus mensupport kerja teman-teman yang ada di bawah, termasuk memberikan support kepada teman-teman yang bertugas di posko terpadu," jelas Seto.

"Kepada para Camat, Lurah dan Kepala Desa, agar terus melakukan pemantauan khususnya di perbatasan masuk ke wilayah Kabupaten Sinjai," harapnya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai sesuai dengan instruksi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan merealokasikan anggaran sebesar Rp8 miliar untuk penanganan Covid-19.

Sebab, anggaran yang disiapkan dibagi dalam beberapa tahap di peruntukkann untuk pencegahan, tahapan penagananan kesehatan jika ada yang terjangkit.

"Walau demikian masih dalam tahap pencegahan tetapi realokasi anggaran yang disiapkan harus dipersiapkan dalam beberapa tahap," imbuh Seto.

Lanjut Seto bilang, kemudian anggaran untuk pasca Covid-19, stimulus untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan anggaran jaringan pengaman sosial untuk orang yang terkena dampak.

"Kita memang sudah diwajibkan untuk menyiapkan anggaran. Sehingga tindakan harus benar-benar terukur dan tidak asal-asalan dan tepat sasaran, apalagi terkait dengan anggaran, sehingga benar-benar di rasakan masyarakat pasca Covid-19 ini," pungkasnya. (air/ril)