Dua Tahun Kades Rangkap Bendahara, Tilap Dana Desa Rp438 Juta 

BONEPOS.COM, SINJAI - Kapolres Sinjai, AKBP Iwan Irmawan gelar press release secara live streaming terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi APBDesa, di ruang lobi parama satwika Polres Sinjai, Selasa (28/4/2020).

Fokusnya terkait dugaan rindak pidana korupsi APBDesa Lamatti Riawang, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, provinsi Sulawesi Selatan.

AKBP Iwan mengungkapkan, dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran Desa Lamatti Riawang, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai diduga dilakukan oleh tersangka MA Als AF (47), notabene kepala desa setempat.

Penyalahgunaan anggaran desa tersebut khususnya terjadi pada tahun TA. 2017 dan tahun 2018 dan saat ini kasusnya telah dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum (P.21) serta dilakukan penyerahan Tersangka dan Barang Bukti ke JPU.

Lebih lanjut, Iwan menuturkan, adapun modus operandi menyalahgunakan kewenangan dengan cara mengambil alih tugas bendahara yaitu menyimpan, membelanjakan, dan membayarkan bahan bangunan/material pada toko penyedia bahan bangunan serta membayar upah kerja tukang dan mengambil alih tugas tim pelaksana kegiatan (TPK) dengan membuat RAB tahun 2017, menetapkan sendiri spesifikasi teknis belanja.

Di samping itu, tersangka MA dalam pengelolaan anggaran melakukan mark up dengan cara melakukan belanja bahan bangunan yang nilainya lebih rendah dari nilai RAB namun dalam laporan pertanggung jawaban tetap disesuaikan dengan RAB.

"Atas perbuatan tersangka tersebut berdasarkan laporan hasil audit BPKP perwakilan Provinsi Sulsel terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) ditemukan adanya kerugian keuangan negara pada tahun 2017 sebesar Rp226.827.833. Dan untuk tahun 2018 sebesar Rp211.887.508. Dengan total kerugian sebesar Rp438.715.342.

"Dalam perkara dugaan tindak korupsi ini telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa laporan pertanggung jawaban (LPJ) dan dokumen pengelolaan APBDesa Lamatti Riawang TA. 2017 dan 2018. Atas perbuatan yang diduga dilakukan tersangka MA, dijerat dengan pasal 2 UU RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sub pasal 3 UU RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," papar Iwan.

"Press release dengan cara live streaming melalui media sosial dilaksanakan mengingat saat ini terjadi pandemi Covid-19 yang tidak memungkinkan dilakukan press release dengan mengundang media sebagaimana petunjuk dan arahan pimpinan," kunci Iwan. (ril)