Kopel: Evaluasi Kinerja Kepala Daerah Pemohon Penangguhan Angsuran DPRD dan ASN – Bonepos.com mgid.com, 535943, DIRECT, d4c29acad76ce94f

Kopel: Evaluasi Kinerja Kepala Daerah Pemohon Penangguhan Angsuran DPRD dan ASN

  • Bagikan

BONEPOS.COM, BONE – Seperti efek domino yang terjadi. Bupati dan wali kota ramai-ramai mengeluarkan Surat Permohonan Penangguhan Pembayaran Angsuran Pinjaman Anggota DPRD dan Aparat Sipil Negara (ASN) Daerah kepada sejumlah bank tempat pengambilan kredit anggota DPRD dan Aparat Sipil Negara.

Dalam rilis yang diterima Bonepos.com, Rabu (29/4/2020), Direktur Kopel Indonesia Anwar Razak menyampaikan, terakses telah ada sejumlah kepala daerah yang mengeluarkan surat yang hampir mirip dengan tujuan untuk meminta penangguhan angsuran dan bahkan pemotongan pembayaran sehubungan dengan terjadinya pandemi Covid-19.

Kopel Indonesia memandang, surat permohonan penangguhan dan pemotongan pembayaran angsuran kepada bank tersebut menunjukkan bahwa bupati dan wali kota serta anggota DPRDnya tidak memiliki kepekaan terhadap kondisi krisis yang sedang dialami masyarakat.

“Mereka hanya memikirkan nasib sendiri dan kelompok tertentu. Perlu dipahami bahwa pinjaman kredit anggota DPRD dan ASN sifatnya individual dan untuk keperluan individual yang tidak berkaitan dengan publik. Sejatinya yang dimohonkan adalah rakyat itu sendiri karena merekalah yang paling merasakan dampak Covid-19,” disampaikannya.

Baca Juga  Soal Penerapan New Normal, Presiden Jokowi Warning Kepala Daerah

Pembatasan aktivitas secara langsung berpengaruh dengan kondisi ekonomi rakyat yang sudah menuju pada titik kritis. Berbeda pejabat, ASN, dan anggota DPRD yang tetap saja akan menerima gaji dan tunjangan secara terus menerus.

Pejabat, ASN, dan anggota DPRD bahkan tidak dapat dikategorikan sebagai pihak yang terdampak terhadap pandemi ini. Karena gaji dan tunjangan tetap berjalan.

Surat yang dilayangkan tidak menunjukkan keseriusan keenam kepala daerah untuk mengeluarkan rakyat dari wabah Covid-19 dan ancaman krisis. Bahkan Kopel Indonesia menilai, hanya menunjukkan tindakan penyelamatan diri sendiri dan golongan tertentu.

Baca Juga  Perintah Kemendagri! Kepala Daerah Lakukan Pelantikan Jabatan Fungsional

Jelas ini merupakan pengabaian terhadap Kepres nomor 11 tahun 2020 tentang darurat kesehatan yang memprioritaskan pada penangangan orang-orang yang menjadi korban dan terdampaik pandemi Covid-19.

“Mereka benar-benar tidak memikirkan ancaman wabah yang meluas pada masyarakat bawah dan ancaman krisis berkepanjangan hingga kelaparan pada masyarakat. Telah terjadi degradasi moralitas tata kelola pemerintahan yang hanya mementingkan kepentingan golongan tertentu,” lanjut Kopel Indonesia.

Dengan ini, Kopel Indonesia meminta kepada presiden untuk mengevaluasi kebijakan dan kinerja kepala daerah tersebut, meminta untuk mencabut surat tersebut, dan segera memastikan bahwa seluruh kebijakan daerah hanya berfokus pada penangangan pandemi Covid-19 dan penanganan dampak pandemi yang dialami masyarakat, termasuk mencegah kepala daerah lainnya untuk membuat surat yang sama. (ril)

Temukan Kami:
  • Bagikan