PAN Akan Gelar Rakernas Lewat Vicon, Ini Isu yang Dibahas

BONEPOS.COM - NET Bendera Partai Amanat Nasional

BONEPOS.COM, JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) akan menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I pada Selasa, 5 Mei 2020. Rakernas PAN sendiri akan dilaksanakan melalui video conference (vicon).

Sekjen PAN Eddy Soeparno mengatakan, selain melakukan konsolidasi internal partai, pihaknya juga akan membahas sejumlah isu nasional diantaranya, RUU Cipta Kerja dan Perppu Nomor 1 tahun 2020 (Perppu Corona).

"Tentu kita akan membahas isu-isu nasional yang penting. Salah satu isu, yang penting bagaimana pandangan PAN terhadap pelaksanaan Perppu 1 tahun 2020 termasuk juga termasuk omnibus law," kata Eddy, dalam konferensi pers secara virtual, Minggu (3/5/2020).

Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui posisi politik PAN terkait isu-isu tersebut. Selain itu, para kader PAN di seluruh Indonesia, dapat tampil sebagai perwakilan partai dalam menyuarakan sikap PAN.

Eddy menjelaskan, bahwa terkait Perppu Corona, PAN meminta adanya kepastian hukum terkait proses stimulus paket bantuan yang akan diberikan untuk menangani masalah kesehatan dan juga jaring pengaman sosial serta penyelamatan ekonomi.

Sementara itu, terkait RUU Cipta Kerja, Partai berlambang matahari ini, tidak berfokus soal pembahasan yang ditunda atau jalan terus melainkan PAN ingin agar pembahasan ini tidak dilakukan secara terburu-buru.

"Bagi kami, fokusnya harus pada pembahasan yang tidak terburu-buru yang dilaksanakan dengan kajian mendalam dilaksanakan dengan menerima semua masukan dari pemangku kepentingan, baik akademisi, organisasi pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan, kemudian juga dari asosiasi," ujarnya.

Dalam pandangan PAN, kehadiran omnibus law memang diperlukan. Jika melihat adanya tujuan-tujuan yang mau dicapai RUU tersebut. Untuk itu PAN tetap meminta anggotanya untuk hadir di Badan Legislasi untuk mengikuti Pembahasan dari UU omnibus law, UU Cipta Kerja.

"Esensi dari omnibus law itu sesungguhnya penting di sana kita lihat adanya penyederhanaan perizinan, menyelaraskan regulasi yang tumpang tindih selama ini. Kemudian kita memberikan kemudahan bagi perizinan untuk investasi." tegasnya. (red/ril)