Ketika Sensus Penduduk Dihadapkan pada Pandemi

Covid-19 mulai terdeteksi di Indonesia pada awal Maret tahun ini. Pada periode akhir bulan puasa ini, kasus infeksi virus corona di Indonesia sudah berada di kisaran 20 ribu orang.

Physical-distancing, social-distancing, jaga jarak, #DiRumahAja, sampai pelarangan mudik sudah diinisiasi oleh pemerintah untuk memutus rantai penyebaran virus ini. Bahkan sudah banyak daerah yang telah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Tahun merebaknya virus corona ini sayangnya juga bersamaan dengan pelaksanaan pendataan kependudukan Indonesia, yaitu Sensus Penduduk.

Badan Pusat Statistik, yang merupakan institusi penyelenggara sensus penduduk, melakukan pendataan kependudukan tiap 10 tahun sekali.

Terakhir kali Indonesia melakukan sensus penduduk tahun 2010. Mulai tahun 1961 sampai dengan 2010, sensus dilakukan dengan teknik wawancara oleh petugas sensus secara door to door.

Petugas sensus melangkah dari jalan ke jalan hingga rumah ke rumah dengan membawa daftar pertanyaan (kuesioner) sensus, kemudian mewawancarai penduduk. Dari penduduk pertama sampai penduduk yang ke-237.641.326 pada tahun 2010. Semuanya dilakukan dengan tatap muka antara masyarakat dan petugas sensus.

Angka 237,64 juta penduduk inilah yang dijadikan dasar perkiraan jumlah penduduk tahun-tahun berikutnya sampai dengan tahun sensus selanjutnya.

Metode Sensus

Terdapat sekitar 21 pertanyaan sensus, yang terdiri dari 5 pertanyaan untuk keterangan perumahan keluarga, dan 16 pertanyaan untuk individu.

Apakah rumah yang ditempati oleh keluarga saat ini milik sendiri, bebas sewa, kontrak atau rumah dinas? Lalu, bagaimana dengan fasilitas listrik, sanitasi, serta jenis lantainya? Air minum yang dikonsumsi air kemasan atau air yang dimasak dari sumur?

Ditambah sekitar 16 pertanyaan mengenai keterangan individu, mulai dari nama, alamat, suku bangsa, hingga pekerjaan dan pendidikan ditanyakan ke tiap anggota keluarga.

Akses masyarakat terhadap listrik dan sanitasi layak adalah sedikit dari sekian indikator kependudukan yang dihasilkan dari sensus penduduk.

Ada tiga metode sensus, yaitu metode tradisional, metode kombinasi, dan metode registrasi. Metode tradisional sudah dilakukan Indonesia sejak sensus penduduk pertama tahun 1961, sampai dengan sensus tahun 2010, dimana petugas sensus mendatangi satu per satu penduduk Indonesia.

Mulai tahun 2020, BPS mengembangkan metode sensus. Dari yang awalnya BPS menggunakan wilayah kerja statistik sebagai dasar untuk mendata penduduk, digunakanlah metode kombinasi tahun ini.

Metode kombinasi atau perpaduan BPS dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk pemanfaatan basis data dasar penduduk yang berisikan Nomor KK dan NIK (Nomor Induk Kependudukan). Basis data ini digunakan BPS untuk memperbaharui informasi kependudukan penduduk melalui sensus.

Hal ini memungkinkan dilahirkannya Sensus Penduduk Online (SPO), atau yang dikenal sebagai sensus daring. Ada juga sensus penduduk lapangan atau wawancara bagi mereka yang tidak dapat berpartisipasi dalam sensus daring.

BPS menjadwalkan sensus daring dilaksanakan mulai 15 Februari – 31 Maret 2020 sedangkan sensus penduduk wawancaranya diadakan selama bulan Juli.

Batas waktu ini pun diperlebar, dimana sensus daring diperpanjang sampai 29 Mei 2020. Dan sensus lapangan ditunda sampai September 2020 dengan asumsi pandemi corona telah berakhir.

SPO atau sensus daring awalnya menyasar masyarakat yang susah ditemui, yaitu mereka yang sibuk dan memiliki mobilitas tinggi di luar rumah, utamanya mereka yang berada di kota-kota besar. Hal ini membuat petugas sensus terkendala untuk melakukan pendataan secara langsung.

Seiring berjalannya waktu, orientasi ini pun bergeser. Masyarkat yang memiliki mobilitas tinggi ini juga sebagian besar harus berada di rumah karena pandemi corona.

Akan tetapi kendalanya tetap sama, yaitu tetap tidak bisa ditemui ?

Di sinilah sensus penduduk secara daring memiliki peranan yang sangat penting dalam pendataan kependudukan Indonesia.

Target awal response rate atau tingkat respon pengisian sensus daring sekitar 20 persen. Artinya 20 dari 100 penduduk diharapkan berpartisipasi dalam sensus online ini.

Per 31 Maret 2020 yang merupakan rencana awal batas akhir pengisian sensus daring, hanya ada sekitar 12 dari 100 penduduk yang mengisi sensus daring. Target ini masih belum tercapai. Bahkan masih jauh dari target awal.

Ditambah dengan adanya Pepres Nomor 54 tahun 2020 yang merealokasi anggaran belanja kementerian dan non-kementerian untuk penanganan pandemi corona. Anggaran BPS dipangkas sekitar 3 triliun yang seyogyanya akan digunakan untuk pelaksanaan sensus lapangan/wawancara.

Mau tidak mau, jumlah masyarakat yang mengisi sensus daring sampai 29 Mei nanti harus di atas target awal.

Output Sensus Penduduk

Data penduduk adalah indikator data dasar yang dijadikan dasar dalam penghitungan banyak indikator pembangunan lain. Kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita penduduk, ketimpangan pendapatan penduduk adalah contoh indikator pembangunan yang membutuhkan data jumlah penduduk.

Kita tidak akan bisa tahu ada berapa banyak orang miskin di suatu wilayah jika kita tidak ada berapa banyak penduduk yang ada di sana. Berapa besar anggaran yang dibutuhkan untuk pengentasan kemiskinan tersebut juga ditentukan oleh data penduduk.

Dari sensus, kita bisa mengetahui ada berapa banyak rumahtangga yang tidak memiliki sanitasi layak. Berapa banyak masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap air minum layak. Finn dkk (2011) mengatakan keterbatasan akses terhadap sanitasi dan air minum layak meningkatkan risiko terkena penyakit, seperti diare. Risiko anak-anak terkena stunting juga semakin tinggi.

Data yang akurat akan sangat membantu para stakeholders mengambil kebijakan tepat sasaran. Selain itu, data penduduk ini dibutuhkan oleh para akademisi untuk melakukan kajian dan penelitian sosial ekonomi.

Lalu, sudahkah Anda berpartisipasi dalam Sensus Penduduk Tahun 2020 melalui laman sensus.bps.go.id?

Penulis :

Nigel Roy Tantan, S.Tr.Stat.
Statistisi di Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Toraja Utara